#nurhadi#KPK

KPK Periksa Dua Lokasi di Jakarta Cari Nurhadi

( kata)
KPK Periksa Dua Lokasi di Jakarta Cari Nurhadi
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Jakarta (Lampost.co) -- Jejak mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi belum terendus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua lokasi di Jakarta untuk memburu tersangka kasus suap dan gratifikasi tersebut.
 
"Sesuai dengan alamat yang di praperadilannya saat itu yaitu di Hang Lekir dan di Patal Senayan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 5 Maret 2020.
 
Kedua lokasi tersebut merupakan rumah Nurhadi. Ali memastikan tim penyidik sudah mencari ke lokasi yang sesuai karena lokasi itu beralamat sama dengan dokumen praperadilan yang diajukan oleh Nurhadi.

Dalam pencarian Nurhadi KPK juga terus memanfaatkan informasi dari masyarakat. Ali menegaskan seluruh informasi keberadaan Nurhadi yang diterima KPK langsung ditindaklanjuti.
 
KPK Periksa Dua Lokasi di Jakarta Cari Nurhadi
Eks Sekretaris MA Nurhadi/MI/Rommy Pujianto
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk Permohonan Perwalian.
 
 Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar