kpkpemprov

KPK-Pemprov Lampung Sinergi Berantas Korupsi

( kata)
KPK-Pemprov Lampung Sinergi Berantas Korupsi
Foto: Ketua KPK RI Firli Bahuri didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan forkopimda. Lampost.co/Sukisno

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sama-sama memberantas korupsi di Bumi Ruwai Jurai. 

Ketua KPK RI Komjen Firli Bahuri menyampaikan tiga strategi pendekatan dalam pemberantasan korupsi. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat untuk membentuk mindset segenap eksponen bangsa (individu) agar terbebas dari perilaku koruptif. Kedua, pendekatan pencegahan dengan cara perbaikan, penguatan hingga membangun sistem. Ketiga, pendekatan penindakan, dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif, dapat menimbulkan kesadaran untuk taat, patuh pada hukum.

 "Ada beberapa faktor seseorang melakukan korupsi di antaranya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, hukum yang rendah, dan kelemahan sistem," kata Firli saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Pilkada Bersih dengan seluruh Kepala Daerah se Provinsi Lampung di Gedung Pusiban Gubernur Lampung, Kamis, 6 Agustus 2020

Oleh sebab itu Firli Bahuri mengajak semua pihak bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi. Ia juga mengingatkan agar tidak ada penyimpangan penggunaan dana penangulangan Covid-19. Tindak korupsi yang dilakukan dalam suasana bencana seperti Pandemi Covid-19, maka ancaman hukumannya adalah pidana mati. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan dalam pelaksanaan pengawasan khususnya Pencegahan Korupsi dan Pilkada Bersih di Provinsi Lampung, lanjut Gubernur Arinal, sangat diharapkan Komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 ini. Ia terus berupaya mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan pendampingan dan pengawasan secara terus menerus melalui Inspektorat Provinsi Lampung. 

Pengawasan dilakukan terhadap program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung. Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tentunya membutuhkan perhatian semua pihak terkait penanggulangan wabah Covid-19. Semua pihak dituntut untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat serta meningkatkan pelayanan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

“Berkaitan dengan hal tersebut kepada semua pihak diminta untuk tetap mentaati rambu-rambu yang telah ada sehingga pilkada bersih, bermartabat dan berintegritas dapat dilaksanakan dengan lancar,” kata Arinal

Di tengah Pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh Stakeholder bersinergi melakukan segala upaya untuk mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 melalui program program bantuan sosial yang di dampingi dan diawasi oleh Inspektorat Provinsi Lampung dan BPKP. Hal itu  guna mencegah penyelewengan dana bansos.

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar