#kpk#bansos

KPK Pelototi Penyaluran Bansos

( kata)
KPK Pelototi Penyaluran Bansos
dok Lampost.co

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu pemerintah memelototi pendistribusian bantuan sosial (bansos). KPK telah melakukan pencegahan dan pengawasan penyaluran bansos demi mencegah korupsi.
 
"Hal ini dilakukan KPK setelah memitigasi titik-titik rawan dalam penanganan covid-19. Salah satunya terkait penyelenggaraan bansos sebagai jaring pengaman sosial," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Ipi menuturkan KPK mengantisipasi sejumlah titik rawan dalam penyelenggaraan bansos mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Antisipasi berupa pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan pembagian bantuan.

"Koordinasi di tingkat pusat dilakukan KPK sejak awal pandemi kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan PDTT, dan Kementerian Pendidikan terkait penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujar Ipi.
 
KPK juga membentuk tim khusus untuk mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memantau seluruh anggaran yang diterima maupun yang dikeluarkan. Pembentukan tim khusus sejak 2 April 2020.
 
 "Empat titik rawan yang menjadi fokus area pendampingan terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing dan realokasi anggaran covid-19 pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos," tutur Ipi.
 
KPK juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), dan kementerian atau lembaga terkait. Ini untuk melakukan pendampingan anggaran penanganan pandemi korona.
 
Lembaga Antirasuah juga melibatkan seluruh personel pada unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan KPK bersama-sama dengan BPKP Perwakilan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ini untuk mendampingi dan mengawasi 542 pemda di Indonesia dalam penanganan covid-19, termasuk penyaluran bansos maupun bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi distribusi bantuan sosial (bansos). Tujuannya, pendistribusian bansos bisa berjalan transparan dan akuntabel.
 
"Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan di lapangan oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Jokowi juga menginstruksikan pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan. Tiga lembaga itu dinilai bisa mengontrol pendistribusian agar jauh dari tindak pidana korupsi.

Medcom



Berita Terkait



Komentar