#nasional#virus-corona#kpk

KPK Pelototi Pengadaan Barang Jasa Penanggulangan Korona

( kata)
KPK Pelototi Pengadaan Barang Jasa Penanggulangan Korona
Foto : DPR pilih Firli Bahuri jadi ketua KPK periode 2019-2023. Foto: MI/Susanto.

Jakarta (Lampost.co) --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Koordinasi diperkuat untuk mengawasi penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona (covid-19).

"Kita berkomunikasi dengan LKPP, karena LKPP dan BPKP RI yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengadaan barang jasa terkait percepatan penanganan covid-19," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.

Dalam Inpres nomor 4 tahun 2020 disebutkan bahwa BPKP diberi mandat untuk melakukan pengawasan barang dan jasa. Untuk itu, KPK butuh koordinasi terlebih dahulu untuk turut serta melakukan pengawalan.

"Di samping itu lembaga LKPP diperintahkan untuk melakukan pendampingan. Dengan demikian, maka posisi KPK melakukan koordinasi dan monitoring dengan pihak LKPP dan BPKP untuk mencegah terjadinya tindak korupsi," ujar Firli.

Firli mengutuk keras siapapun yang berani melakukan tindakan korupsi di tengah wabah korona. Dia tak segan menjerat pelaku dengan hukuman mati jika terbukti melakukan rasuah.

"KPK akan bertindak sangat keras apabila, ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif. Korupsi anggaran bencana adalah kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati," tegas Firli.

Firli meminta seluruh elemen saling bergotong royong membantu menyelesaikan masalah ini. Dia meminta seluruh elemen mematuhi hukum.

"Hukum tertinggi adalah menegak hormati Hak Asasi Manusia. Penyelamatan jiwa manusia adalah prioritas pertama dan yang paling utama," ujar dia.

Kepala daerah dapat menggunakan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona. Biasanya, pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang.

Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 mengatur pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pasal 6 menyatakan pelaksanaan pengadaan melalui penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar