#lhkpn

KPK Minta Lampung Buat Perda LHKPN

( kata)
KPK Minta Lampung Buat Perda LHKPN
KPK. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- KPK mengimbau seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) baik Pemprov maupun kabupaten/kota membuat peraturan daerah tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Aturan itu dibuat spesifik memuat penyelenggara negara yang wajib menyetorkan LHKPN hingga sanski secara rinci.

Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, mengatakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak mengatur secara spesifik.

Pasal 2 UU tersebut hanya menyebutkan jabatan penyelenggara negara. Untuk itu Pemda dapat memperluas wajib lapor LHKPN. Sementara, pada Pasal 22 hanya menyebutkan pelanggaran atas kewajiban LHKPN.

"KPK mengimbau untuk menerbitkan aturan internal untuk mendorong kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemda dengan mengatur sanksi bagi wajib lapor yang tidak memenuhi kewajibannya," ujar Ipi, Minggu, 17 Maret 2022.

Sanksi itu bisa dilakukan berupa administratif, seperti penundaan rotasi, mutasi dan promosi, penundaan pemberian tunjangan, dan lainnya. Sementara itu terkait LHKPN, Pemprov Lampung telah mengeluarkan Pergub No. 2 Tahun 2021, tentang Penyampaian LHKPN.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar