#KPK#Pemprov-DKI

KPK Minta Anies Pertahankan Sistem E-budgeting

( kata)
KPK Minta Anies Pertahankan Sistem E-budgeting
Juru bicara KPK Febri Diansyah di Kantor KPK. Foto: MI/Rommy

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah sistem e-budgeting dan meninggalkan digitalisasi. Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta sistem yang positif dipertahankan.

"Bahwa sebuah sistem tidak ada yang sempurna, iya. Tapi kita sebaiknya tentu tidak mundur jauh ke belakang, sudah ada sistem elektronik, kemudian kita mundur lagi ke sistem manual," kata Febri di Jakarta, Selasa malam, 5 November 2019.

Menurutnya, tak bisa penganggaran kembali ke sistem manual. Sebab, metode itu terbukti tak efektif dan sarat potensi penyimpangan. Apalagi, kata Febri, banyak aksi suap ketika sistem itu diterapkan.

Dia bilang, harusnya Jakarta jadi contoh. Sebab ke depan, sejumlah daerah lain akan merancang APBD. Febri bilang, transparansi dan sesuai dengan kepentingan publik menjadi syarat utama dari alokasi.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan peran DPRD sebagai unsur pengawas. Menurutnya, legislatif harus terus menjaga kerja Kepala Daerah.

"Selain pemerintah daerahnya harus menjadikan ini sebagai konsen agar masyarakat tahu bahwa mereka mengelola anggarannya dengan benar," kata Febri.

Harapan KPK, masyarakat mendapat informasi utuh soal anggaran daerah. Sebab uang yang dialokasikan untuk itu merupakan uang masyarakat.

"Jadi, publik memiliki hak juga untuk tau kemana uang mereka digunakan dan bagaimana uang mereka dibelanjakan, dalam pengadaan-pengadaan atau hal-hal yang lain," ujar dia.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar