#beritalampung#beritalampungterkini#suapunila#jalurmandiri

KPK Masih Kaji Apakah Menyita Gedung LNC atau Tidak

( kata)
KPK Masih Kaji Apakah Menyita Gedung LNC atau Tidak
Gedung Lampung Nahdliyin Center (LNC). Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sedang mengkaji apakah Gedung Lampung Nahdliyin Center (LNC) akan disita atau tidak. Pasalnya, pembangunan gedung tersebut oleh Rektor nonaktif Unila, Prof. karomani, ditenggarai dananya berasal dari pihak-pihak yang menitipkan anak atau kerabatnya masuk ke Unila via jalur mandiri.

Beberapa perkara di Lampung yang pernah diusut KPK juga dibarengi dengan di penyitaan aset. Misalnya, ruko di perempatan Arif Rahman Hakim yang disita KPK dari kasus eks Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, dan juga Gedung Graha Mandala Alam, milik keluarga eks Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, dan beberapa aset lainnya yang disita KPK.

Baca juga: Dirjen Diktiristek Minta Aptisi Tidak Demo Pembubaran LAM-PT 

"Kami lihat dulu perkembangannya (wacana penyitaan),  yang pasti KPK telah melakukan penggeledahan di sana (Gedung LNC)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat, 23 September 2022.

KPK menggeledah Gedung LNC pada 13 September 2022 yang lalu. Di sana, KPK menyita dokumen yang berisi daftar donatur.

Sejauh ini, Ali menyebut total 22 saksi telah diperiksa KPK dari berbagai unsur, seperti dosen Unila, pihak swasta, dan lainnya. KPK juga sedang mendalami dugaan penerimaan oleh Karomani yang dihubungkan latar belakang sehingga niat mendapatkan uang dan apa yang dilakukannya.

Terkait pemberi, sejauh ini Ali menyebut baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun uang Rp7,5 miliar yang disita KPK diduga tak mungkin berasal dari satu orang penerima saja. KPK masih terus mendalami siapa saja yang memberikan uang tersebut untuk masuk ke Unila via jalur mandiri.

"Logikanya enggak mungkin kan satu orang saja, KPK sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi potensi (suap) jalur mandiri, ternyata kan ada," katanya.

Ali menambahkan KPK terus bergerak melakukan pendalaman, jika mendapatkan info dari mana pun, baik kuasa hukum ataupun masyarakat terhadap pihak-pihak lainnya yang menyuap Karomani. Masalahnya, menurut Ali, jika  penasihat hukum menyampaikannya di luar proses pemeriksaan, tentu informasi tersebut tidak bisa menjadi alat bukti.

"Kami harap ketika tersangka diperiksa sebagai saksi atau tersangka, silakan dibuka di depan penyidik, dituangkan dalam BAP, dan menjadi alat butki. Kalau disampaikan ke publik, tidak memiliki nilai pembuktian di suatu perkara," katanya.

Apakah ada tersangka baru, Ali hanya menyebut perkara tersebut terus dikembangkan. Jika ke depannya, penyidik menemukan minimal dua alat bukti, pasti akan ditindaklanjuti.

Kuasa hukum Karomani , Ahmad Handoko, menanggapi pernyataan KPK agar pihak yang diduga terlibat dalam penitipan mahasiswa agar lolos pada jalur mandiri Unila, dengan sejumlah mahar, diterangkan langsung ke penyidik, tidak fokus memberikan informasi ke publik, melalui media.

"Yang semua kami sampaikan (33 mahasiswa melalui perwakilannya), memang fakta dan sudah kami sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), pada Jumat, 9 September 2022," ujar Handoko beberapa waktu lalu.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar