#kpk#pajak

KPK Kritik Sistem Pembayaran Pajak Indonesia

( kata)
KPK Kritik Sistem Pembayaran Pajak Indonesia
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (batik biru). MI/Adam Dwi


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik sistem pajak di Indonesia. Sistem pembayaran disebut sulit dan membuat perusahaan melibatkan pihak lain.

"Saya selalu menyuarakan, sistem perpajakan di Indonesia itu sulit sehingga harus menyewa konsultan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021.

Karyoto mengatakan saking sulitnya membayar pajak beberapa perusahaan memilih menyewa konsultan untuk meringankan beban itu. Setelah kerja sama itu berlangsung, status hukum pembayaran pajak berpindah tangan.

"Siapa yang bertanggung jawab, dia konsultan, badan hukum punya kewajiban memberikan jasa pencerahan dan bagaimana cara membayar pajak yang benar," ujar Karyoto. 

Kerja sama itu yang membuat KPK kebingungan membongkar pemufakatan jahat jika tindakan korupsi terjadi. Pasalnya, pihak konsultan dan perusahaan penyewa jasa, saling tunjuk perihal kesalahan. 

Kerumitan kerap terjadi terkait perintah pemufakatan jahat. Biasanya, kedua pihak tidak mau disalahkan.

"Nah itu yang harus kami perhatikan, siapa yang punya inisiatif di dalam," tutur Karyoto.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar