#kpk #kasussuap #kasuskorupsi

KPK: Korupsi Pengurusan DAK Terjadi Sistematis

( kata)
KPK: Korupsi Pengurusan DAK Terjadi Sistematis
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan praktik dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) terjadi sistematis. Sistem pengalokasian DAK selama ini dinilai tak transparan sehingga memunculkan celah untuk menyuap.

"Kejadian pengurusan DAK kalau dilihat dari proses penyidikan dan persidangan sepertinya ini sudah sistematis. Bahkan, ada salah satu kepala daerah yang menyampaikan untuk mendapatkan uang harus dengan uang juga. Artinya, membeli uang dengan uang," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 November 2020.

Alexander mengatakan kepala daerah kerap berspekulasi dan melakukan lobi-lobi setiap tahun dalam pengalokasian DAK. Adapula pihak yang memanfaatkan itu untuk menjual informasi atau sebagai calo.

"Cara untuk mengurus DAK dengan menyuap ini yang tidak bisa dibenarkan. Ini kenapa bisa terjadi karena tidak ada transparansi dalam pengalokasian sehingga daerah dibuat bertanya-tanya tahun ini dapat atau tidak," ujarnya. 

Dia menyampaikan KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencegah rasuah ini. Komisi Antikorupsi mendorong pengalokasian DAK dibuat transparan sehingga menutup celah suap dan calo.

"Kalau dari awal sudah transparan kriteria yang berhak mendapatkan, tentu kepala daerah yang sudah tahu tidak dapat tak akan mengurusnya," katanya. 

KPK sudah mengusut 12 tersangka terkait dugaan suap DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018. Enam tersangka sudah divonis bersalah di pengadilan.

Medcom







Berita Terkait



Komentar