#BERITALAMPUNG#KPK#LHKPN

KPK Ingatkan Pejabat Lampung segera Lapor LHKPN

( kata)
KPK Ingatkan Pejabat Lampung segera Lapor LHKPN
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021 atau sekitar 7 hari lagi, termasuk para penyelenggara negara di Provinsi Lampung.


"Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Maret 2021.

KPK juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan. 

"Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," katanya.


Terkait abainya pelaporan LHKPN,  Ipi mengatakan, berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat PN berdinas untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

"Direkomendasikan ke pimpinan lembaga, sanksinya," ujarnya,

Ipi juga menjelaskan melalui Surat Edaran KPK No 93 Tahun 2021, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi Eksekutif, Yudikatif, Legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, yaitu paling lambat 31 Maret 2021. Begitu pula dengan LHKPN yang belum dilaporkan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan. 

Perinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL. Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja. Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. Sehingga, KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu.

Di sisi lain, sebanyak 74 penyelenggara negara (PN) belum melaporlan harta kekayaannya selama periode 2019. Padahal, batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2019 yang semula 31 Maret 2020 telah diperpanjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai 30 April 2020 akibat pandemi Covid-19.

Data yang didapat dari KPK RI per 31 Desember 2020, PN yang belum melapor periode 2019 adalah:

1. DPRD Lampung Utara 2 orang dari 47 wajib lapor

2. DPRD Pesisir Barat 16 orang dari 43 wajib lapor 

3. DPRD Tanggamus 3 orang dari 44 wajib lapor

4. Pemkab Lampung Tengah 21 orang dari 322 wajib lapor

5. Pemkab Lampung Utara 3 orang dari 66 wajib lapor.

6. Pemkot Metro 5 orang dari 199 wajib lapor.

7. Pemprov Lampung 22 orang dari 236 wajib lapor

8. Bank Lampung 2 orang dari 51 orang wajib lapor.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar