#KPK#LHKPN

KPK Ingatkan Pejabat Lampung Lapor LHKPN 2021

( kata)
KPK Ingatkan Pejabat Lampung Lapor LHKPN 2021
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau penyelenggara negara, termasuk di Lampung, segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2021.

"KPK mengimbau agar kewajiban itu dapat dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret 2022," ujar Plt Juru Bicara Bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Senin, 17 Januari 2022.

Meskipun batas waktu yang ditetapkan untuk penyampaian LHKPN periodik masih lama, KPK mengapresiasi 18 instansi yang telah 100 persen melaporkan.

Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per 14 Januari 2022, KPK mencatat enam pemerintah kabupaten/kota yang telah 100 persen lapor, yaitu Pemkab Tapanuli Selatan dengan total 680 wajib lapor, Pemkab Brebes 240 wajib lapor, Pemkab Boyolali 239 wajib lapor, Pemkot Prabumulih 195 wajib lapor, Pemkab Bolaang Mongondow Selatan 143 wajib lapor, dan Pemkab Majene 140 wajib lapor.

Kemudian tujuh DPRD kabupaten/kota, yaitu DPRD Brebes 49 wajib lapor, DPRD Boyolali 45 wajib lapor, DPRD Kota Prabumulih 25 wajib lapor, DPRD Barru 25 wajib lapor, DPRD Malaka 25 wajib lapor, DPRD Bolaang Mongondow Selatan 20 wajib lapor, dan DPRD Pulau Morotai 20 wajib lapor.

Serta lima instansi BUMN/D, yaitu PD Kota Gorontalo 24 wajib lapor, PD (Holding Company) Gowa Mandiri 4 wajib lapor, PT BPR Bank Daerah GunungKidul (Perseroda) 3 wajib lapor, PT Industri Gelas (Persero) 2 wajib lapor, dan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kab. Magelang 1 wajib lapor.

"Kepatuhan lapor ini tidak terlepas dari komitmen dan inisiatif dari instansi yang memajukan tenggat waktu pelaporan dengan beragam sanksi administratif untuk mendorong tingkat pelaporan di lingkungan instansinya. Hal ini menunjukkan satu bentuk komitmen dan langkah awal pencegahan korupsi dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas Penyelenggara Negara dalam melaporkan kekayaannya," katanya.

Sementara, berdasarkan data dari KPK RI per 8 September 2021, sebanyak 94 penyelenggara negara (PN) di Provinsi Lampung belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Rincianya,  80 PN berasal dari ranah eksekutif  yakni Pemkab Lampung Utara 1 PN, Pemkab Tulangbawang Barat 1 PN, Pemkab Lampung Selatan 8 PN, Pemkab Lampung Tengah 26 PN, Pemprov Lampung 24, dan Pemkab Pesisir Barat 20 PN.

Kemudian 14 PN berasal dari ranah legislatif, rinciannya DPRD Provinsi Lampung sembilan PN, DPRD Kabupaten Lampung Utara tiga PN, dan DPRD Way Kanan dua PN.

Pada bidang eksekutif tercatat 97,10% telah menyampaikan LHKPN. Dari total 2.754 wajib Lapor, KPK telah menerima sebanyak 2.674 LHKPN dan masih ada 80 Wajib lapor yang belum menyampaikan laporannya.

Pada bidang legislatif tercatat 97,96% telah menyampaikan LHKPN. Dari total 685 wajib Lapor, KPK telah menerima sebanyak 671 dan masih ada 14 Wajib lapor yang belum.

Di bidang BUMN/D (Bank Lampung) 100% telah menyampaikan LHKPN. Dari total 19 Wajib Lapor telah menyampaikan laporan kekayaannya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar