kasusKPKsuap

KPK: Hermansyah Hamidi Diduga Dapat Rp1,4 Miliar

( kata)
KPK: Hermansyah Hamidi Diduga Dapat Rp1,4 Miliar
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- KPK RI akhirnya resmi menetapkan Asisten II Ekobang Pemkab Lampung Selatan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka korupsi fee proyek Pemkab Lampung Selatan, pada 24 September 2020 lalu.

Perkara ini, merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan TA 2016 dan 2017. Korupsi dilakukan oleh tersangka Hermansyah Hamidi bersama terpidana Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan yang menjabat pada 2016 - 2021.

Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Saat ini, Hermansyah Hamidi ditahan di Rutan Negara Cabang KPK Jalan Kuningan Persada Selatan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 24 September 2020 sampai 13 Oktober 2020.

Ia menjadi tersangka, lantaran diduga menerima suap bersama mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan.  Saat menjadi Kadis PUPR Pemkab Lampung Selatan tahun 2016-2017. Besarannya ditaksir mencapai Rp1 hingga Rp1,4 miliar.

Besaran nilai rasuah tersebut memiliki dasar. Pasalnya, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Brigjen (Pol) Karyoto, 24 September 2020 yang lalu memaparkan, jika dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh Hermanyah Hamidi, dan Syahroni untuk kemudian disetorkan kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho dengan jumlah seluruhnya Rp72 miliar.

Sedangkan, besaran fee yang didapat untuk pihak yang terlibat dari Pemkab Lampung Selatan menurut KPK yakni, dibagi yang nilainya Pokja ULP sebesar 0,5-0,75%, untuk Bupati sebesar 15-17%, dan untuk Kadis PU sebesar 2%.

Dengan demikian, mengacu besaran fee Rp72 miliar dengan persentase Kepala Dinas PU mendapatkan jatah 2%. Maka, Hermansyah Hamidi diduga menerima uang maksimal Rp1,45 miliar.

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar