#pilkada#pelanggaranaturan

KPK Harus Aktif Telusuri Petahana yang Manfaatkan Bantuan Covid-19

( kata)
KPK Harus Aktif Telusuri Petahana yang Manfaatkan Bantuan Covid-19
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tingginya alokasi dana untuk jaring pengaman sosial di daerah yang melangsungkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Hal itu mengindikasikan adanya pemanfaatan bantuan sosial karena alokasi dana yang tinggi tidak sesuai dengan yang terpapar.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan KPK harus aktif menelusuri kepala daerah yang memanfaatkan bantuan Covid-19. Selain itu, meng-cross check kembali ketimpangan yang dianggarkan petahana untuk jaring pengaman sosial (JPS) penanganan pandemi Covid-19 yang di atas rata-rata.

"Kami meminta KPK secara aktif menelusuri persoalan tersebut dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melakukan pencegahan," ujarnya kepada Lampost.co, Rabu, 21 Oktober 2020.

Menurut dia, maraknya politisasi bantuan demi kepentingan politik merupakan hal yang perlu dicegah di tengah pendemi saat ini. "Saat ini isu Covid-19 yang dipolitisasi dan dibuat sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan politik. Hal tersebut dapat ditelusuri dan harus ditindak tegas," ujarnya.

Dia juga mengimbau seluruh calon kepala daerah untuk menerapkan protokol kesehatan saat berkampanye maupun tatap muka dan pertemuan terbatas. Sehingga pencegahan penyebaran virus Covid-19 dapat dilakukan efektif dan tidak menimbulkan klaster baru dengan kerja sama semua pihak, baik penyelenggara, peserta maupun masyarakat.

"Protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, harus benar-benar dilaksanakan. Terutama bagi petahana yang harus menjadi contoh bagi masyarakat dan calon lainnya," ujarnya. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar