#korupsi#kpk#pilkada

KPK: Enam Bentuk Korupsi Modus Pemulangan Modal Pilkada

( kata)
KPK: Enam Bentuk Korupsi Modus Pemulangan Modal Pilkada
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono.

Bandar Lampung (Lampost.co): Delapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Way Kanan, pada 9 Desember 2020.

KPK RI menyebutkan biaya untuk menjadi wali kota/bupati dibutuhkan anggaran sekitar Rp20-30 miliar. Sedangkan untuk biaya pemilihan gubernur sekitar Rp20-100 miliar. Besaran tersebut juga belum termasuk mahar politik. Besaran tersebut dikeluarkan oleh Litbang Kemendagri, yang dikutip KPK.

"Bagaimana mengembalikan uang yang dikeluarkan pada Pilkada dan mencari uang lagi ketika memimpin untuk digunakan lagi ke pemenangan periode berikutnya. Jadi betapa capek ibu/bapak (calonkada). Bagaimana bisa menikmati dan melayani masyarakat kalau pikirannya mengembalikan uang pilkada dan mengumpulkan di periode berikutnya," ujar Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono dalam webinar bertema Pilkada dan Korupsi, yang disiarkan via kanal Youtube KPK RI, Rabu, 30 September 2020.

Menurutnya ketika nanti calonkada memimpin dan berusaha mencari uang, KPK sudah mengetahui dan mengidentifikasi modus korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Pertama jual beli jabatan. "Cepat jual beli jabatan, jadi kadis, kepala dinas, kepala sekolah, besarannnya sekian," kata dia.

Kedua, korupsi pengadaan jabatan, pasca kepala daerah sudah melakukan perencanaan anggaran, sehingga korupsi pengadaan barang dan jasa.

Ketiga jual beli perizinan, keempat korupsi anggaran (APBD).

"Jual beli perizinan, mendirikan hotel, rumah sakit, izin perkebunan, dan pertambangan," katanya.

Kelima gratifikasi, ketika kepala daerah menjadi bupati/wali kota. Tanpa meminta sudah mendapat, misalnya perabotan di dalam rumah.

"Walaupun enggak minta dikasih diisi sama pengusaha. Walaupun enggak minta, walaupun enggak mempengaruhi kebijakan, tetap ada pidana gratifikasi apabila tidak dilaporkan selama 30 hari kerja," katanya.

Keenam penggelapan pendapatan daerah. "Pajak di warung padang 10%, enggak dibayarkan ke daerah tapi dibagi-bagi di kalangan ke pejabat Dispenda, kepala daerah, oknum penegak hukum," katanya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar