#kpk#pajak

KPK Dukung Pemkot Pidanakan Restoran Matikan Tapping Box

( kata)
KPK Dukung Pemkot Pidanakan Restoran Matikan Tapping Box
Tapping box. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- KPK mendukung Pemerintah Kota Bandar Lampung menindak tegas pelaku usaha restoran yang mematikan tapping box untuk memanipulasi pajak.

"Membayar pajak kewajiban pelaku usaha tanpa terkecuali dan menjadi hak pemerintah daerah untuk mengelola pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah," ujar Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Jumat, 11 juni 2021.

KPK juga mendukung langkah tegas berupa sanski pidana bagi wajib pajak yang melanggar. Apalagi, jika dilakukan berulang kali. "Aturan tentang kewajiban pajak daerah diatur dalam Perda. KPK mendorong upaya penegakkan aturan tanpa melihat satu-persatu pelaku usaha," katanya.

Pemkot bisa memidanakan wajib pajak yang melanggar berdasarkan Pasal 16 Perda Kota Bandar Lampung tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E Billing).

"Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta," bunyi Perda tersebut.

Proses pidana para wajib pajak yang mematikan tapping box tersebut, dapat diproses Pemkot Bandar Lampung sesuai Pasal 15 perda.

Bahkan jerat pidana wajib pajak yang mematikan tapping box bisa dijerat pidana, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar