#KPK#LHKPN

KPK Dorong Instansi Terbitkan Aturan Internal soal LHKPN

( kata)
KPK Dorong Instansi Terbitkan Aturan Internal soal LHKPN
Foto : Dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong instansi untuk menerbitkan aturan internal terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari total 1.375 instansi yang terdiri atas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan DPR/DPD, tercatat sekitar 90% atau sebanyak 1.237 instansi telah memiliki aturan internal terkait LHKPN.

Namun, dari 1.237 instansi tersebut, sebanyak 260 instansi atau sekitar 21% belum menyebutkan sanksi bagi penyelenggara negara (PN) yang tidak melaporkan hartanya. Bagi instansi yang telah menerbitkan aturan internal dan mengatur sanksi bagi PN yang tidak patuh melaporkan hartanya, KPK juga mendorong instansi agar memantau penerapan sanksi administratif tersebut.

Per 28 Februari 2020 KPK mencatat sebanyak 51 instansi telah 100% kepatuhan LHKPN meski batas waktu penyampaian laporan periodik masih ada waktu hingga 31 Maret 2020. Sebagian besar instansi ini mengambil inisiatif memajukan tenggat waktu pelaporan sebelum batas akhir pelaporan untuk mendorong kepatuhan wajib lapor (WL) di lingkungan masing-masing antara lain BPJS Kesehatan, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkot Denpasar, Pemkot Cimahi.

Kemudian, Pemkot Madiun, Pemkot Gorontalo, DPRD Kabupaten Wonogiri, DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, DPRD Kota Gorontalo, dan lainnya. "Sejauh ini baru 51 instansi inilah yang telah mematuhi LHKPN 100 %," kata Staf Humas KPK Ipi Maryati Kuding, melalui keterangan tertulis, Minggu, 1 Maret 2020.

Selain itu, per tanggal 28 Februari 2020 total sebanyak 1.660 pegawai KPK juga telah memenuhi kewajiban lapor 100%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pimpinan KPK No. 08 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai KPK, yang menetapkan batas waktu penyampaian LHKPN untuk pegawai KPK sebagai wajib lapor periodik adalah 28 Februari 2020. Kepatuhan LHKPN Nasional per 28 Februari 2020 Tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/BUMD per 28 Februari 2020 adalah 51,12%. Dari total 358.900 wajib lapor, telah lapor 183.466 dan sisanya 175.434 belum lapor.

Selain itu, penyelenggara negara juga dapat mengunduh panduan pengisian LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id atau jika masih mengalami kesulitan, silakan menghubungi KPK melalui no telepon 198 agar dapat dilakukan asistensi.

Untuk pelaporan harta tahun 2019 ini, hingga 28 Februari 2020 sekurangnya KPK telah memenuhi permintaan sosialisasi dan bintek sebanyak 90 kegiatan. KPK juga telah mengirimkan surat ataupun menghubungi PN baik secara langsung maupun melalui tim Unit Pengelola LHKPN (UPL) di masing-masing instansi untuk mengingatkan penyelenggara negara terkait kewajiban LHKPN.

Ipi menambahkan UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN mewajibkan penyelenggara negara untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Penyelenggara negara yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar