KPKbansos

KPK Desak Kepala Daerah Tindaklanjuti Keluhan Bansos

( kata)
KPK Desak Kepala Daerah Tindaklanjuti Keluhan Bansos
Sejumlah petugas Pos Indonesia bersiap menyalurkan bantuan sosial tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 April 2020. Foto: Antara/Arif Firmansyah

Jakarta (Lampost.co) --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala daerah sigap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait permasalahan bantuan sosial (bansos). Tindak lanjut dari laporan di aplikasi Jaga Bansos masih lambat ditangani kepala daerah.
 
"Berdasarkan catatan KPK per 7 Agustus 2020, masih ada 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspons oleh pemerintah daerah (pemda)," kata pelaksana tugas juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2020.
 
Ipi menjelaskan kepala daerah seharusnya merespons keluhan masyarakat paling lambat tujuh hari dalam waktu kerja sejak laporan dimasukkan dalam aplikasi itu. Tidak ada kesalahan sistem dari aplikasi Jaga Bansos dalam meneruskan laporan masyarakat ke pemerintah daerah terkait.

"Setiap keluhan yang masuk akan diverifikasi oleh tim Jaga Bansos maksimal dalam waktu 3 hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan tersebut kepada pemda atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti," ujar Ipi.
 
KPK meminta kepala daerah setempat memperhatikan masalah ini. Masyarakat di tengah wabah virus korona (covid-19) tak boleh diterlantarkan.
 
Sementara itu, berdasarkan catatan KPK, aplikasi Jaga Bansos sudah menerima 894 laporan masyarakat per 7 Agustus 2020. Sebanyak 369 laporan masyarakat terkait masalah tidak datangnya bansos dari pemerintah padahal sudah mendaftar.
 
Enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan aparat kepada penerima bantuan 100 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya 73 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada 45 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu 9 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan selebihnya 287 laporan dengan beragam topik lainnya.
 
"Keluhan tersebut disampaikan oleh 784 pelapor yang ditujukan kepada 243 pemda yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 224 pemerintah kabupaten atau kota," tutur Ipi.
 

Medcom



Berita Terkait



Komentar