#KPK#Korupsi

KPK dan Pemprov Lakukan Pencegahan Korupsi Terintegrasi

( kata)
KPK dan Pemprov Lakukan Pencegahan Korupsi Terintegrasi
KPK bersama Pemerintah Provinsi Lampung serta 15 Kabupaten/Kota dan instansi terkait melakukan rapat koordinasi di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 20 April 2021. Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Lampung serta 15 Kabupaten/Kota dan instansi terkait terus bersinergi dalam melakukan pencegahan korupsi terintegrasi.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sebagai mitra pemerintah, KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II siap menjembatani Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan Kementerian atau lembaga terkait terhadap persoalan yang terjadi di daerah.

"Jadikan KPK sebagai mitra, jadi jangan sungkan apabila ada hal yang perlu disampaikan kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, kami akan menjembatani kepada Kementerian atau lembaga terkait," kata Nawawi saat rapat koordinasi di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 20 April 2021.

Kemudian ia mengatakan bahwa KPK siap menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Rangkaian kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi 2021 di Provinsi Lampung ini dilaksanakan dari 19-22 April 2021.

Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan sertifikat sebanyak 1.134 bidang kepada Pemerintah Daerah dan PT. PLN meliputi sertifikat hak pakai Pemerintah Provinsi Lampung 194 bidang, sertifikat hak pakai Pemerintah Kabupaten/Kota 483 bidang dan sertifikat hak guna bangunan PT. PLN 457 bidang.

Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak Bupati/Walikota dan seluruh elemen menyatukan langkah mencegah korupsi demi mewujudkan clean dan good governance. Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam berbagai upaya pencegahan korupsi di Wilayah Lampung.

"Komitmen itu, dengan membuat kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur. Namun demikian, berbagai upaya tersebut tentunya juga membutuhkan dukungan dari masyarakat," katanya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar