KPKKorupsibansos

KPK Dalami Proses Pemilihan Vendor Pengadaan Bansos

( kata)
KPK Dalami Proses Pemilihan Vendor Pengadaan Bansos
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek). KPK mendalami proses pemilihan vendor.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan keterangan ini dikorek dari mulut anggota tim pengadaan barang atau jasa bansos sembako dalam rangka penanganan covid-19 (virus korona), Robin Saputra.

"Didalami keterangannya terkait dengan pemilihan vendor (kontraktor) yang akan menyalurkan paket bansos Kementerian Sosial (Kemensos) di Jabodetabek tahun 2020," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Desember 2020.

KPK juga mendalami pemilihan vendor ini dari pihak swasta. Keterangan itu dikorek dari pemeriksaan Direktur Keuangan PT Mandala Hamonangan Sude, Rajif Amin, dan pihak swasta, Indah Budi Safitri.

"Kedua saksi tersebut didalami keterangannya terkait dengan proses pengadaan untuk mengikuti tender dan teknis pembayaran atas pekerjaan penyaluran bansos yang telah didistribusikan," ujar Ali.

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

KPK menduga kongkalikong para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.

Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Winarko







Berita Terkait



Komentar