#korupsi#hukum#feeproyek

KPK Dalami Peran Tersangka Mengumpulkan Fee Tahun 2016-2017

( kata)
KPK Dalami Peran Tersangka Mengumpulkan Fee Tahun 2016-2017
Ilustrasi. Dok./Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penetapan Asisten II Ekonomi Pembangunan Sekkab Lampung Selatan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka tidak menghentikan langkah KPK RI untuk terus bergerak. KPK akan memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dan pengembangan hasil pemeriksaan.

Informasi yang didapat Lampost.co, pemeriksaan bakal mulai dilaksanakan beberapa hari ke depan di Bandar Lampung. Belum diketahui siapa saja saksi yang diperiksa, tapi diduga tidak jauh berbeda dengan para saksi yang diperiksa dan menjadi saksi pada perkara awal dengan tersangka Anjar Asmara, Zainudin Hasan, dan Agus Bakti Nugroho.

Namun, saat dikonfirmasi terkait perkembangan pemeriksaan tersangka, termasuk jadwal pemeriksaan saksi, dugaan aliran uang, hingga ada potensi tersangka, KPK RI belum memberikan jawaban. Sebab, hingga Rabu malam, 15 juli 2020, Plt. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, tak merespons.

Saksi yang diperiksa lebih fokus menguak aliran fee proyek atau ploting paket yang diatur Hermansyah Hamidi, saat masih menjadi kadis PUPR Lamsel, dibantu Syahroni (kabid) pada 2016-2017.

Fee proyek tahun 2016 total ada 299 paket yang di-ploting dengan nilai pagu anggaran Rp194,3 miliar. Nilai fee dari pemenang proyek yakni Rp 26,07 miliar.

Kemudian juga terdapat fee dana alokasi khusus 2016 dari Ahmad Bastian (kontraktor) Rp9,6 miliar dari nilai pagu anggaran Rp48 miliar.

Dari ke-299 paket tersebut, Hermansyah Hamidi memiliki peran mengumpulkan dan meminta fee dari para rekanan dengan besaran 13,5% yang diserahkan ke Agus Bakti Nugroho atas perintah Zainudin Hasan.

Kemudian untuk fee DAK 2016 juga dengan pola yang sama, namun besaran fee-nya 20%.

Selanjutnya fee proyek 2017, masih dengan pola dan peran yang sama, total ada 258 paket proyek yang besaran nilai pagu anggaran Rp266 miliar dengan persentase setoran 15%-17%.

Ada tiga penerimaan fee dari tahun anggaran 2017 dari beberapa proyek yang dikerjakan Gilang Ramadhan, yakni Rp6,3 miliar.

Kemudian dari beberapa rekanan dengan besaran fee Rp26,3 miliardan dari rekanan Rusman Efendi Rp5 miliar.

Sebelumnya, KPK membenarkan Asisten II Ekobang Pemkab Lampung Selatan Hermansyah Hamidi Sebagai tersangka. Awalnya Lampost.co mendapatkan dokumen Penetapan tersangka berdasarkan SPDP Nomor B/176/DIK00/230/07/2020.

Penetapan tersangka Hermansyah Hamidi dilakukan sejak 30 Juni 2020. Ia disangka telah menerima fee pengerjaan proyek Pemkab Lampung Selatan bersama dengan  eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Hermansyaah Hamidi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. SPDP tersebut ditandatangani Plt Direktur Penyidikan KPK Brigjen Setyo Budiyanto, per tanggal 1 juli 2020.

"Benar itu surat yang dikeluarkan KPK dan ditujukan pada pihak yg tertera namanya di sana," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 14 Juli 2020.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar