#KPK#Korupsi

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Benur ke Istri Edhy Prabowo

( kata)
KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Benur ke Istri Edhy Prabowo
Tersangka kasus suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami aliran dana dalam kasus rasuah ekspor benih lobster atau benur. Istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Iis Rosyita Dewi, diduga kecipratan uang haram itu.

 

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan informasi ini diketahui dari pihak swasta Alayk Mubarok. Alayk juga bekerja sebagai tenaga ahli Iis.

"Alayk dikonfirmasi terkait posisi yang bersangkutan sebagai salah satu tenaga ahli dari istri tersangka EP (Edhy Prabowo), diduga mengetahui aliran uang yang diterima tersangka EP dan tersangka AM (istri staf Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin), yang kemudian diduga ada penyerahan uang yang diterima istri tersangka EP (Iis) melalui saksi ini," kata Ali melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Januari 2021.

Ali enggan membeberkan lebih rinci jumlah uang yang diterima Iis. Dia beralasan untuk menjaga kerahasian proses penyidikan.

Iis merupakan salah satu saksi yang dicekal KPK. Dia dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung dari awal Desember 2020.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Pihak yang diduga menerima suap, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Seorang tersangka diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

KKP diduga memonopoli ekspor benur. Sebab, ekspor benur hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Winarko







Berita Terkait



Komentar