KPKkorupsisuapeddyPrabowobenur

KPK Cecar Bos Perusahaan Eksportir Benur Soal Upeti ke Edhy Prabowo

( kata)
KPK Cecar Bos Perusahaan Eksportir Benur Soal Upeti ke Edhy Prabowo
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Direktur Utama PT Samudra Bahari Sukses, Willy, terkait proses dan pelaksanaan ekspor benih belur lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Willy juga diminta menjelaskan dugaan setoran uang kepada eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) terakit izin ekspor.

"Dugaan pemberian sejumlah uang dalam bentuk setoran kepada tersangka EP melalui biaya kargo sebesar Rp1.800 per ekor BBL," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin, 28 Desember 2020.

PT Samudra Bahari Sukses merupakan salah satu perusahaan yang mengerjakan pelaksanaan ekspor BBL. KPK sedianya memeriksa dua petinggi perusahaan lainnya yang menjalankan program eskpor BBL.

Dua saksi lainnya mangkir dari pemeriksaan. Keduanya yakni Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik Chandra Astan dan Direktur PT Maradeka Karya Semesta Untyas Angraeni. Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito.

"Saksi tidak hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang," ujar Ali.

Penyidik Lembaga Antikorupsi juga memeriksa Edhy Prabowo. Dia dikuliti soal dugaan penerimaan dan aliran sejumlah uang yang dikelola oleh tersangka dari pihak swasta Amiril Mukminin.

Kasus ini menjerat Edhy Prabowo serta enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri KP Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

Kementerian Kelautan dan Perikanan diduga memonopoli ekspor benih lobster. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Winarko







Berita Terkait



Komentar