EdhyPrabowopartaigerindra

KPK Bidik Edhy Prabowo Sejak Agustus 2020

( kata)
KPK Bidik Edhy Prabowo Sejak Agustus 2020
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai diperiksa KPK. Medcom.id/Fachri 


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sejak Agustus 2020. Edhy ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"Kalau dilihat dari surat perintah penyelidikan kami mulai di bulan Agustus," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 25 November 2020.

Karyoto mengatakan pihaknya mengolah data dan memetakan penyelidikan sepanjang Agustus 2020. Kemudian mengumpulkan berbagai informasi dengan teknologi maupun perbankan. "Ini semuanya kami olah, kami ramu, sehingga kami bisa membuat sebuah potret kejadiannya," ujar Karyoto.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka rasuah bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka sebagai penerima yakni Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo. Sementara itu, seorang tersangka sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT).

Adapun dua tersangka saat ini belum ditahan KPK, yakni Andreu dan Amiril. KPK mengimbau dua tersangka segera menyerahkan diri ke KPK. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Medcom







Berita Terkait



Komentar