#lhkpn#kpk#kpu

KPK Berkoordinasi KPU soal LHKPN Calon Kepala Daerah Nonpenyelenggara Negara di Lampung

( kata)
KPK Berkoordinasi KPU soal LHKPN Calon Kepala Daerah Nonpenyelenggara Negara di Lampung
Ilustrasi.Dok.Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memaparkan data siapa saja dari 22 calon kepala dan wakil kepala daerah berstatus nonpenyelenggara negara dari Lampung yang telah merampungkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Laporan tersebut menjadi salah satu syarat calon untuk mendaftar.

"Belum ada datanya. Kami sedang berkoordinasi dengan KPU untuk dapat memberikan data bacalon yang telah mendaftar," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Senin, 7 September 2020.

Dia menambahkan hingga Senin, 7 september 2020, secara nasional sudah ada 857 calon kepala daerah yang terdaftar dan 775 sudah menyampaikan LHKPN. "Dari jumlah itu 633 sudah terverifikasi lengkap," katanya.

Sebelumnya, para calon kepala daerah di delapan kabupaten/kota di Lampung, khusus nonpenyelenggara negara diharuskan melaporkan harta kekayaan mereka sebelum batas akhir verifikasi dokumen calon. Agenda verifikasi bakal calon oleh KPU tiap daerah berlangsung pada 4 sampai 22 September 2020.

"Pasangan calon wajib menyerahkan tanda terima paling lambat pada hari batas akhir perbaikan dokumen syarat calon sebelum penetapan," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Minggu, 6 September 2020.

Para bakal calon yang sudah berstatus penyelenggara negara, tak perlu melaporkan kembali kekayaannya. Pasalnya, seluruh calon sudah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember  2019, dengan batas akhir pelaporan pada 26 April 2020 yang lalu.

"Bakal calon (penyelenggara negara) cukup menggunakan tanda terima LHKPN periodik yang bersangkutan dilaporkan setelah 1 Januari 2020 untuk posisi harta kekayaan per 31 Desember 2019," katanya.

KPK menyambut baik tindakan para bakal calon kepala daerah yang patuh dalam melaporkan harta kekayaannya. Bagi yang belum melapor, lembaga antikorupsi meminta disegerakan.

"KPK meminta bakal calon untuk mengisi laporan hartanya secara lengkap, benar, dan jujur. Transparansi dan integritas calon kepala daerah dimulai dari keterbukaannya dalam melaporkan harta kekayaan secara jujur," katanya. 

Nama-nama bakal calon yang berstatus nonpenyelenggara negara:

Bandar Lampung
1. Ryco Menoza
2. Dedi Amrullah

Lampung Selatan
1. Hipni
2. Melin Haryani

Pesawaran
1. S. Marzuki

Pesisir Barat
1. Zulqoni Syarief
2. Aria Lukita
3. Pieter
4. Fahrurozi

Way Kanan
1. Juprius
2. Rina Marlina

Lampung Tengah
1. M Ilyas Hayani
2. Nessy Mustafa 
3. Imam Suhadi
4. Ardhito Wijaya

Metro
1. Ampian Bustami
2. Rudy Santoso
3. Frits ahmad Nuzir
4. Saleh Chandra
5. Wahdi Qomaru Zaman

Lampung Timur

1. Dawam Raharjo
2. Beny Kisworo

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar