#korupsi#feeproyeklamsel#hukum

KPK Belum Paparkan Pengembangan Penyidikan Korupsi Fee Proyek Lamsel

( kata)
KPK Belum Paparkan Pengembangan Penyidikan Korupsi <i>Fee</i> Proyek Lamsel
Ilustrasi. Dok./Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah pemeriksaan mulai 13-16 Juli 2020 sejak menetapkan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka. Tim penyidik KPK telah menggeledah di tiga lokasi berbeda, yaitu Kantor Bupati Lampung Selatan, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan, dan satu rumah di Bandar Lampung terkait dengan penyidikan dalam pengembangan perkara suap terkait proyek-proyek infrastruktur di Lamsel tersebut.

"Kami mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur tersebut. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan penyitaan setelah mendapatkan izin dari Dewas KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, Minggu, 19 Juli 2020.

KPK juga berencana menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi lainnya guna mendalami perbuatan dari pihak-pihak terduga. Sayangnya, Ali Fikri tak memaparkan jadwal pemeriksaan lanjutan, termasuk apakah ada tersangka baru maupun penegasan tersangka Hermansyah Hamidi.

Hingga Senin malam, 20 Juli 2020, KPK belum memberikan jawaban secara rinci terkait siapa saja saksi yang diperiksa, apakah hanya ASN dan Bupati Nanang Ermanto atau ada saksi lainnya. Pertanyaan Lampost.co seputar jadwal pemeriksaan lanjutan dan perkembangan pemeriksaan juga belum dijawab.

Sebelumnya, KPK menetapkan Asisten II Ekobang Pemkab Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi sebagai tersangka kasus korupsi fee proyek Dinas PUPR tahun anggaran 2016-2017. Kemudian KPK setidaknya memeriksa 30 orang saksi dari unsur ASN hingga Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto pada Kamis, 16 Juli 2016, di Mako Satbrimobda Polda Lampung yang dilakukan tertutup.

"Bertempat di Mako Brimob Polda Lampung, tim penyidik KPK telah mengumpulkan alat bukti lain, di antaranya melakukan pemeriksaan kepada 30 saksi termasuk Bupati Lamsel (Nanang) dan PNS Dinas PU Pemkab Lamsel (PPTK, PPK) serta pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya dugaan tindak pidana suap terkait proyek-proyek infrastruktur di Lampung Selatan," ujarnya.

Menelusuri salinan putusan eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, Hermansyah Hamidi pernah diperiksa sebagai saksi dan memberikan jawaban, terutama terkait Sahroni yang saat itu menjadi kabid dan berperan mem-ploting proyek (2016-2017) serta peran Agus Bakti Nugroho.

Beberapa keterangan Hermansyah Hamidi di antaranya:

- Saksi (Hermansyah Hamidi) tidak pernah memberikan perintah mengondisikan pemenang lelang, saksi mengetahui mengenai pengaturan proyek;

- Saksi pernah diberi tahu Agus Bhakti Nugroho atas perintah terdakwa (Zainudin Hasan) untuk mengondisikan pelaksanaan lelang. Selanjutnya saksi mengonfirmasikan hal tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa hanya diam saja sehingga saksi yakin bukan perintah terdakwa meskipun terdakwa tidak membantah;

- Bahwa saksi mengenal Syahroni (kadis PUPR saat ini) di tahun 2017 sebagai  salah satu kabid, anak buah saksi. Saksi tidak pernah mengenalkan Syahroni kepada Agus Bhakti Nugroho;

- Pada 2016 saksi pernah menyerahkan data-data paket pekerjaan, nama rekanan dan nama perusahaan kepada Syahroni;

- Pelaksanaan pekerjaan di Dinas PUPR tahun 2016-2017 setahu saksi tidak ada pengondisian pemenang lelang, saksi bertindak sesuai prosedur atau SOP;

- Hermansyah Hamidi tidak pernah menerima pemberian uang dari Syahroni, Agus Bahkti Nugroho maupun dari para rekanan;

- Hermansyah pernah beberapa kali menerima uang dari Syahroni terkait perjalanan dinas saksi perkirakan jumlahnya Rp85 juta. Menurut Syahroni, uang tersebut adalah uang kas yang dikumpulkannya atas inisiatifnya sendiri dan dipergunakan menalangi perjalanan dinas atau operasional Dinas PUPR. Uang tersebut sudah saksi ganti dan kembalikan kepada Syahroni.

- Keterangan Hermansyah Hamidi tersebut kemudian dikonfrontasi dengan Syahroni yang menerangkan benar Syahroni ada memberikan uang Rp85 juta kepada saksi, saat itu Syahroni sebagai kasubag Keuangan Dinas PUPR namun uang tersebut sampai saat ini belum diganti saksi;

- Hermansyah tidak mengetahui uang yang digunakan Syahroni untuk menalangi perjalanan dinas berasal dari mana;

- Hermansyah tidak mengetahui Syahroni sebagai anak buah saksi apakah memiliki penghasilan lebih sehingga dapat menalangi

- Di dinas PUPR ada 4 bidang, yaitu Cipta Karya, Bina Marga, Bina Program, dan Pengairan;

- Syahroni juga pernah menjabat sebagai kabid Penyusunan Program, saat itu pernah melaporkan jumlah proyek anggaran tahun 2016 sejumlah Rp193 Miliar, untuk pelaksanaannya Syahroni tidak melapor kepada saksi siapa yang akan mengerjakan  proyek-proyek tersebut;

- Ada pengusaha yang langsung bertemu atau melalui komunikasi kepada saksi yang meminta untuk mendapatkan proyek kepada saksi, kemudian juga datang menemui dan saksi sampaikan hal yang sama, tidak hanya sekali, terjadi selama saksi menjabat sebagai pelaksana kadis PUPR Lampung Selatan maupun setelah menjabat sebagai kepala Dinas PUPR dan saksi menyampaikan tidak mengetahui hal ikhwal pengurusan proyek;

- Saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan secara teknis sudah ada bidang masing-masing yang mengaturnya, saksi sebagai penanggung jawab anggaran Dinas PUPR benar-benar tidak mengetahui terkait pengaturan proyek;

- Syahroni tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR. Saksi menerima laporan realisasi proyek setiap tahunnya dari bidang-bidang;

- Syahroni mengumpulkan uang dari rekanan di tahun 2016 kurang lebih Rp26 miliar saksi tidak mengetahuinya;

- Ada PPTK atau staf saksi lainnya setelah bekerja di kantor bekerja di tempat-tempat lain membuat dokumen penawaran saksi tidak mengetahuinya;

- Saksi tidak mengetahui Rudi Rojali, Taufik, dan Yudi Siswanto melakukan pengaturan lelang, saksi hanya berkoordinasi dengan para kepala bidang saja;

- Berapa dana yang diserap, berapa kegiatan yang dilelang dilaporkan kepada saksi, tetapi tidak ada laporan mengenai uang sejumlah Rp26 miliar yang dikumpulkan oleh Syahroni;

- Saksi tidak pernah mendengar nama rekanan Slamet Petok, Antoni, Lutfi, Habib yang ada dalam catatan Syahroni;

- Saksi sebelum OTT tidak pernah mendengar nama Gilang Ramadhan, sedangkan Syahroni tidak pernah menyampaikan Gilang Ramadhan akan ikut dalam proyek pengadaan tahun 2017;

- Selama menjabat sebagai pelaksana  Kkadis maupun definitif Hermansyah dan Agus Bhakti Nugroho tidak pernah membicarakan dan mendiskusikan terkait uang maupun pengumpulan uang;

- Pelaksanaan pelelangan proyek tahun 2016 saksi tidak mengetahui, untuk tahun 2017 Syahroni mengumpulkan uang Rp23 miliar saksi tidak mengetahuinya;

- Saat ada demonstrasi dari pengunjuk rasa disampaikan terkait dengan kualitas jalan dan kesempatan kontraktor daerah untuk ikut serta, saksi sampaikan bahwa faktanya mereka memiliki kelemahan dan tidak memenuhi syarat serta tidak mampu  bersaing sehingga selalu kalah, kemungkinan mereka akan diberikan paket-paket yang kecil sebagai kebijakan internal, namun masih merupakan wacana saat itu;

- Ada pembahasan di internal terkait protes yang dilakukan oleh pengunjuk rasayang protes, tidak dibahas terkait kesempatan mendapatkan proyek di Lampung Selatan dalam dialog saat demonstrasi;

- Hermansyah Hamidi mengenal Agus Bhakti Nugroho dan beberapa kali menemui saksi di rumah saksi di Kaliawi, Bandar Lampung, sekitar awal tahun 2017, dalam pertemuan tersebut pernah ada Syahroni hadir, saat itu Syahroni dan Agus Bhakti Nugroho sudah saling mengenal, tidak pernah ada pembicaraan mengenai ploting proyek tetapi membicarakan mengenai siapa yang akan menjadi calon sekda dan pembicaraan lainnya;

- Hermansyah Hamidi tidak pernah menyampaikan kepada Agus Bhakti Nugroho jika perlu apa-apa agar menghubungi Syahroni;

- Hermansyah membenarkan BAP saksi nomor 27 (BAP penyidik) yang menerangkan  menurut saksi kemungkinan uang tersebut berasal dari rekanan Dinas PUPR yang mengerjakan proyek di Lampung Selatan,  Syahroni bisa menalangi biaya perjalanan dinas saksi dan teman lainnya dikarenakan anggaran belum tersedia, namun saksi tidak mengetahui dari mana dana tersebut.  Alasan saksi menerima uang tersebut karena anggaran dari dinas belum siap utuk dicairkan, dan Syahroni menawarkan kepada saksi bahwa ada anggaran yang tersedia pada Syahroni sebagai dana talangan, saksi tidak tahu sumber uang dari Syahroni tersebut;

- Hermansyah mengenal Taufik, staf dinas PU, saksi mengenal Yudi sebagai kepala seksi, Syahroni sebagai kasubbag Keuangan pada saat saksi sebagai kadis PUPR. Plt Kepala Dinas PUPR bukan pengguna anggaran.

- Tahun 2017, PPK-nya adalah masing-masing Kepala Bidang yaitu Syahroni, Amy Gunada, Oloan, dan Nyoman.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar