#kpk#penghentiankasuskpk#beritanasional

KPK Bantah Penutupan 36 Kasus Korupsi karena Titipan

( kata)
KPK Bantah Penutupan 36 Kasus Korupsi karena Titipan
Diskusi Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dear KPK, Kok Main Hapus Kasus?' di Upnormal Caffe and Roasted, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu 23 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Jakarta (Lampost.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penghentian penyelidikan 36 kasus korupsi karena titipan. Sebab, banyak pihak yang mengawasi KPK.
 
"Sulit untuk ada pesanan-pesanan, apalagi sekarang ada Dewan Pengawas (Dewas)," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dear KPK, Kok Main Hapus Kasus?' di Upnormal Caffe and Roasted, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu 23 Februari 2020.

Ali mengatakan undang-undang KPK yang baru memiliki sistem yang sangat kuat. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur mekanisme penanganan kasus dengan asas keterbukaan baik di internal maupun eksternal.
 
Dengan begitu, kata dia, bila ada titipan kasus sudah barang tentu bakal ketahuan. Pasalnya, penanganan kasus buka hanya dilakukan oleh satu penyelidik.
 
"Kalau ada titipan kasus ini dihentikan atau tidak itu sistem sekarang udah ada yang kuat, sistem ini juga dipakai oleh penyelidik," tutur Ali.

Baca juga:

Alasan KPK Menghentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi

KPK Setop 36 Kasus di Tahap Penyelidikan

Ali juga membantah ada kongkalikong kasus yang dilakukan pimpinan KPK kongkalikong . Lagipula, mekanisme pelaporan kasus harus dikaji dulu tim penyidik sebelum dilaporkan pimpinan.
 
"Prosesnya ini kan dari tim penyelidik yang buat pelaporan, terus tindakan dan dilaporkan ke pimpinan," ujar Ali.
 
Namun, Ali tak menyalahkan masyarakat bila ada persepsi KPK main mata terhadap kasus korupsi tertentu. KPK terbuka dengan kritik dan pendapat masyarakat.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar