#KPK#PENCEGAHANKORUPSI

KPK Bantah Mendepak Orang Tidak Berkompeten soal 75 Pegawai Dinonaktifkan

( kata)
KPK Bantah Mendepak Orang Tidak Berkompeten soal 75 Pegawai Dinonaktifkan
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Medcom.id/Fachri


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah sedang berusaha mendepak orang-orang yang tidak kompeten karena gagal tes wawasan kebangsaan dalam alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Lembaga Antikorupsi menegaskan seluruh pegawainya berkompeten.
 
"Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas, dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Mei 2021.
 
Sebanyak 75 pegawai dinonaktifkan KPK setelah gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Ali menegaskan mereka belum dipecat.

Lembaga Antikorupsi menonaktifkan mereka demi menghindari implikasi hukum. KPK tengah mengusahakan nasib mereka berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB.
 
"KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil tes wawasan kebangsaan dari BKN tersebut," ujar Ali.
 
Beredar surat keputusan menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tugas 75 pegawai itu diserahkan ke pimpinannya masing-masing.
 
Penyidik KPK Novel Baswedan membenarkan surat itu. Novel nilai Ketua KPK Firli Bahuri sedang menzalimi karyawannya.
 
"Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang sewenang-wenang," kata Novel melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Mei 2021.
 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar