#korupsi#kpk#pengaduankorupsi#beritalampung

KPK Bahas Layanan Pengaduan Korupsi Terintegrasi untuk Masyarakat Lampung

( kata)
KPK Bahas Layanan Pengaduan Korupsi Terintegrasi untuk Masyarakat Lampung
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto saat rapat pembahasan legal drafting MoU kerjasama WBS pengaduan masyarakat antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui virtual meeting di Ruang Command Center, Senin, 16 November 2020.


Bandar Lampung (Lampost.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat, hari ini, Senin, 16 November 2020, melakukan pembahasan lanjutan terkait rencana kerja sama implementasi whistle blowing system (WBS) tindak pidana korupsi terintegrasi di Lampung. Pembahasan ini terkait draft perjanjian kerja sama (PKS) untuk selanjutnya difinalisasi.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus bersinergi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Bumi Ruwai Jurai.

"WBS terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan (masyarakat). Koneksi data dengan KPK akan membuat penanganan pengaduan lebih efisien dan menghindari duplikasi penanganan. Selain itu, efektivitasnya juga akan meningkat dengan kemudahan koordinasi dan monitoring penanganan pengaduan antara lembaga/instansi dengan KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding.

Nantinya, kata Ipi, setiap Pemda atau Pemprov Lampung akan memiliki wadah, sehingga masyarakat bisa melapor adanya dugaan tindak pidana korupsi atau pelaporan lainnya.

Baca juga: KPK Sambangi Kantor BPKAD Lamsel

"Iya nanti terkoneksi langsung ke KPK," kata dia.

Sebelumnya, pada 4 November 2020 sebagai piloting, KPK telah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Penerapan sistem tersebut rencananya akan dilakukan juga terhadap kementerian, lembaga negara, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah.

Tidak hanya terkait penindakan, dalam konteks pencegahan WBS terintegrasi ini juga akan memberikan manfaat yang besar bagi instansi sebagai deteksi secara dini tentang dugaan pelanggaran, sekaligus dapat melakukan pemetaan titik-titik rawannya. Sehingga, dapat melakukan perbaikan sistem yang rentan terhadap potensi tindak pidana korupsi.

Lampung telah membangun pengaduan masyarakat melalui saluran WhatsApp, SMS, dan telepon. Dengan WBS terintegrasi, KPK menawarkan aplikasi dan sistem yang terintegrasi dalam penanganan pengaduan masyarakat. 

Selain itu, dari sisi aturan KPK juga mendorong Pemprov Lampung untuk menyusun peraturan gubernur tentang penanganan pengaduan. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan pihaknya melakukan pembahasan terkait konsep kerja sama whistle blowing system pengaduan masyarakat antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersinergi bersama dalam menangani pengaduan masyarakat terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Nantinya masyarakat bisa menyampaikan secara elektornik seperti melalui email atau aplikasi laporan pengaduannya. Pengadu juga akan terjamin kerahasiaannya dan bisa segera ditangani langsung pengaduannya," kata Fahrizal usai rapat.

Kemudian ia mengatakan untuk secara teknisnya akan dibahas lagi dalam waktu dekat ini. Untuk aplikasinya nantinya Pemerintah Provinsi Lampung dan KPK akan sama-sama bersinergi. Untuk pengimplementasiannya akan dilakukan setelah MoU yang akan dilakukan beberapa waktu lagi.

Sementara itu Inspektur Provinsi Lampung, Adi Erlansyah, menambahkan bahwa pada intinya pihaknya ingin menampung pengaduan terkait tindak pidana korupsi yang ada di Lampung.

Ia mengatakan di daerah, Inspektorat yang ikut bersama-sama dengan KPK menangani persoalan ini. Oleh sebab itu pihaknya melakukan persiapan aplikasi untuk pengaduan ini.

"Pengaduan yang masuk maka segera kita tindak lanjuti. KPK akan assisment kunjungan kesini melihat kesiapan kita. Bila aplikasi kita tidak layak maka aplikasinya disiapkan dari KPK. Aplikasi bisa diterapkan setalah penandatanganan MoU, mudah-mudahan bulan ini sudah siap," kata Pjs Bupati Lampung Tengah ini.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar