#beritalampung#beritalampungterkini#kpk#penangananinflasi#pengawasan

KPK Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Inflasi

( kata)
KPK Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Inflasi
Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam kegiatan temu media di Pondok Rimbawan, Kamis, 22 September 2022.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Pusat saat ini menginstruksikan setiap pemerintah daerah menyisihkan 2% anggaran dana alokasi umum (DAU) untuk penanganan inflasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan dalam setiap penggunaan anggaran tersebut.

Plt Jubir KPK Ali Fikri menegaskan hal itu dalam kegiatan temu media di Pondok Rimbawan, Kamis, 22 September 2022. Dia menyampaikan KPK selalu melakukan pengawasan setiap penggunaan anggaran pemerintah termasuk penggunaan anggaran untuk penanganan inflasi.

Baca juga: Serapan Anggaran Lampung Masuk Kategori Baik 

Ali menjelaskan KPK memiliki fokus di wilayah pemerintahan kota dan provinsi secara nasional. Namun, KPK juga memiliki tim hingga di desa melalui pembentukan desa antikorupsi.

"Dalam hal itu, KPK juga akan memberikan perhatian karena kami bertugas berupaya mencegah terjadinya kebocoran penggunaan anggaran," ujarnya.

Dia menambahkan pada dasarnya KPK memiliki tiga tugas dalam penanganan korupsi atau disebut trisula, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan.

Pemerintah Pusat menyampaikan Program Penanganan Inflasi melalui Permenkeu Nomor 134 tahun 2022. Dalam peraturan itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta menggunakan dua persen DAU yang berasal dari dana transfer umum (DTU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk penanganan inflasi.

Untuk Bandar Lampung, Pemkot menganggarkan Rp5,8 miliar untuk program tersebut. Anggaran itu terbagi menjadi tiga sektor, yakni penyediaan bantuan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar