#KPID#Lampung#MediaMassa

KPID Segera Sosialisasikan Gugus Tugas Kepada Lembaga Penyiaran

( kata)
KPID Segera Sosialisasikan Gugus Tugas Kepada Lembaga Penyiaran
Ketua KPID Lampung Febrianto Ponahan saat ditemui Kamis (27/9/2018) (Lampost/Nurjannah)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung segera berkoordinasi dan mensosialisasikan pasca terbentuknya gugus tugas antara KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers.

Ketua KPID Lampung Febrianto Ponahan mengatakan gugus tugas  akan melakukan pemantauan pemberitaan iklan kampanye,  nantinya  setiap keputusan pelangran di putuskan oleh gugus tugas.  

Misalnya peserta pemilu diduga melakukan pelanggaran,  maka keputuskan bersama hasilnya dikeluarkan rekomendasi dari KPU,  jadi ketua KPI,  Bawaslu rapat bersama untuk  memutuskan melihat dari sudut pandang penyelenggara, apakah melanggar kode etik atau tidak, sehingga tatkala pelanggaran sampai masuk ke ranah hukum maka tidak ada lagi saksi dari KPI,  karena sudah kesepakatan bersama. 

" Jadi nanti ketika diduga pelanggaran sampai masuk ranah hukum tidak ada lagi istilah KPI dipanggil sebagai saksi,  karena sudah keputusan bersama, " kata Rian

Sanksi terberat bagi lembaga penyiaran  yang melanggar mulai dari penghentian tayangan hingga pencabutan izin. 

" Karena kami tidak sampai ke peserta pemilu,  maka sanksi terberat adalah pencabutan izin penyiaran bagi lembaga penyiar seperti TV dan Radio ," kata dia


Secara umum saat ini di lembaga penyiaran seperti TV dan radio belum ada pelanggaran dan masih berjalan dengan baik. 

Setelah ada gugus tugas ini  pihaknya akan lebih fokus mengawasi kampanye jangan sampai keluar dari keputusan  bersa.  Sebelum masuk masa kampanye masih bebas,  setelah masuk kampanye harus sesuai  aturan.  Untuk sosialisasi ke peserta pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan KPU dan Bawaslu,  ranah kita di lembaga penyiaran.

Nurjannah

Berita Terkait

Komentar