kasuskorupsikpk

Koruptor Lebih Takut Miskin, Ketimbang Hukuman Mati

( kata)
Koruptor Lebih Takut Miskin, Ketimbang Hukuman Mati
Ilustrasi.Medcom.id/M Rizal

Jakarta (Lampost.co): Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hukuman pemiskinan koruptor lebih efektif, ketimbang hukuman mati. Hukuman mati dinilai 'kuno' dan ditinggalkan negara lain.

"Korupsi dana bencana alam, misalnya, itu diatur hukuman mati buat pelaku di UU Tipikor, tapi orang takut? Kan enggak, terus saja (korupsi)," kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

Agus Sunaryanto menilai hukuman mati tak membuat pelaku jera. Langkah memiskinkan koruptor dinilai lebih tepat untuk 'menakuti' seluruh pihak tak mendekati praktik rasuah. Korupsi juga terjadi bukan karena seseorang tak memiliki uang.

Biasanya, perilaku itu muncul saat seseorang selalu merasa kekurangan. "Uang sudah banyak tapi merasa tidak pernah cukup karena faktor serakah itu, atau bahasa kerennya corruption by greed," kata Agus Sunaryanto.

ICW juga menyoroti sikap koruptor dalam menjalani masa hukuman. Mereka tetap bisa hidup mewah meski berada di dalam bui.

“Jadi harus dimiskinkan, selama belum dimiskinkan maka koruptor bisa beli layanan dipenjara,” jelas Agus Sunaryanto.

Aturan hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) tertulis "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan'.

Dalam Bab Penjelasan Pasal demi Pasal UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, ‘Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi'.

medcomid



Berita Terkait



Komentar