#pengadilan#persidangan#korupsi#danadesa

Koruptor Dana Desa Divonis Rendah, Jaksa Langsung Ajukan Banding

( kata)
Koruptor Dana Desa Divonis Rendah, Jaksa Langsung Ajukan Banding
Suasana sidang vonis kasus korupsi dana desa pada Kampung Umpu Bhakti. Lampost.co/Febi Herumanika

Bandar Lampung (Lampost.co): Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan langsung menyatakan banding atas vonis rendah yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa Sumarwan (40) Kepala Kampung Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Sumarwan dipidana penjara selama 2,5 tahun dalam sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, Senin, 23 Maret 2020.

Terdakwa pada persidangan sebelumnya dituntut Jaksa dengan pidana penjara selama 6 tahun serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp121 juta, lantaran melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun 2015. Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor hanya memvonis ringan.

Hakim Ketua Syamsudin mengatakan perbuatan terdakwa tersebut terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1).

"Menjatuhkan pidana penjara, oleh karena itu terhadap terdakwa Sumarwan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara, membebankan denda terhadap terdakwa Rp50 juta subsider 2 bulan, serta mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp212 juta. Jika tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun penjara," kata Hakim Syamsudin.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Achmad R. Kurniawan, perbuatan terdakwa Sumarwan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Lampung TA. 2015 Nomor : SR-423/PW 08/5/2019 tertanggal 14 November 2019 sebesar Rp121 juta.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar