#korupsi

Korupsi Randis Bupati Lamtim Masih Prapenuntutan

( kata)
Korupsi Randis Bupati Lamtim Masih Prapenuntutan
Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Ari Wibowo (kanan).

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi Lampung hingga saat ini belum menyidangkan perkara dugaan korupsi mobil dinas Bupati Lampung Timur yang terjadi pada 2017. Perkara masih dalam tahap prapenuntutan.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Ari Wibowo menyatakan sejauh ini perkara tersebut memang belum disidangkan dan masih dalam tahap prapenuntutan (pratut). "Belum menurut informasi, untuk sekarang masih tahap pratut," katanya, Kamis 14 Mei 2020.

Kejaksaan Tinggi Lampung telah memeriksa 25 saksi, termasuk 3 tersangka dalam perkara korupsi mobil dinas bupati dan wakil bupati Lampung Timur. Tiga tersangka ditetapkan atas pembelian kendaraan dinas milik bupati setempat pada Oktober tahu lalu.

Ketiga tersangka berinisial SH, kemudian AD dan DD. SH selaku PPK, AD rekanan, dan DD merupakan pokja. Kerugian negara atas perbuatan yang dilakukan Rp680 juta.

Kasi Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung melalui Kasipenkum Agus Ari Wibowo mengatakan perkara randis Bupati Lamtim dalam tahap pemeriksaan saksi dan saksi ahli. "Sedang dalam tahap pemeriksaan saksi dan ahli," kata Ari.

Diketahui lamanya proses penetapan tersangka karena terkendala penghitungan kerugian negara, berjalannya waktu kejaksaan mengambil langkah melakukan penghitungan bersama-sama dengan KPK.

Kasidik Tedi Nopriadi sebelumnya mengatakan pemeriksaan saksi atas perkara itu sudah lebih dari 25 orang yang diperiksa. Terakhir. kata mantan Kasi Pidsus Kejari  Bandar Lampung dan Lampung Tengah ini, bagian pidana khusus memeriksa tiga tersangka. "Ya terakhir kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap tidak tersangka," katanya.

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini tergolong cukup panjang, Kejati menemukan ada indikasi kerugian negara atas pembelian dua unit mobil dinas milik pejabat petinggi Lampung Timur itu pada 2017.

Penghitungan kerugian negara kasus ini tergolong cukup lama, pada akhirnya kejati lakukan kordinasi dengan KPK, meminta bantuan dari ahli akuntan publik. Untuk tiga tersangka yang ditetapkan dua di antaranya PNS satu tersangka lainnya dari swasta.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar