korupsisidangdanadesa

Korupsi DD Rp389 Juta, Kades Kutawaringin Duduk di Kursi Pesakitan

( kata)
Korupsi DD Rp389 Juta, Kades Kutawaringin Duduk di Kursi Pesakitan
Sidang perdana dugaan korupsi Dana Desa (DD) 2019 digelar secara daring di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin, 23 November 2020. Asrul


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kepala Pekon Kutawaringin, Adiluwih Pringsewu, Bace Subarnas, menjalani sidang perdana dugaan korupsi Dana Desa (DD) 2019 di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin, 23 November 2020. Sidang digelar secara daring, dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Siti Insirah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sherly Ocatrina dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa menyalahgunakan Anggaran pendapatan dan belanja Pekon/desa (APBPekon) pada Tahun Anggaran 2019, terdapat dana anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu sebesar Rp893.618.000.

Dana tersebut seharusnya dialokasikan dan dipergunakan untuk sektor pembangunan fisik (infrastruktur), Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan BUMDES pada Pekon Kutawaringin.

"Dalam pelaksanaanya dipergunakan dengan tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan pada rencana anggaran belanja (RAB) Pekon Kutawaringin. Bahkan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa sebesar Rp 104.370.500," kata JPU.

Akibat pengelolaan DD Pekon kutawaringin yang tidak akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga terdakwa melakukan penggunaan DD tersebut pada setiap pelaksanaan kegiatannya tidak didukung dengan bukti yang sah. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya (Real Cost) dan sarat dengan manipulasi (rekayasa).

Kemudian pada awal 2019 diawali dengan pertemuan antara terdakwa dengan Sekertaris Desa Kutawaringin, Suwardi, terjadi kesepakatan untuk melakukan pemotongan sebesar 20%-30% dari pembangunan yang menggunakan anggaran DD. Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp30.000.000 dan akan memperpanjang jabatan Suwardi sebagai Sekertaris Desa.

Selanjutnya Suwardi melakukan pemotongan anggaran dengan cara melakukan mark up anggaran sebesar 20%-30% pada pembangunan yang dilaksanakan Pekon kutawaringin yang menggunakan anggaran DD. Baik untuk Volume maupun harga satuan dilakukan mark up sebesar 20-30% dari pelaksanaan yang sebenarnya dilakukan.

"Banyak dana yang diselewengkan atau disalahgunakan oleh terdakwa Bace Subarnas selaku Kepala Pekon Kutawaringin, dengan cara mencairkan DD dengan penggunaan tidak sesuai fakta dan biaya asli (real cost). Dengan bantuan dari Suwardi maka dibuatlah nota fiktif, cap stempel palsu, serta pemalsuan tanda tangan, dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) realisasi penggunaan dana desa," tambahnya.

Dari hasil dokumen Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara  Tindak Pidana Korupsi atas Nomor : 700/394/U.14/2020, Tanggal 16 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pringsewu terdapat kerugian negara sebesar Rp389.545.224,00.

"Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," katanya.

Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Defri Julian tidak mengajukan eksepsi (bantahan). "Langsung ke agenda selanjutnya (pemeriksaan saksi)," katanya.

Menurutnya, pada perkara ini, tentunya tidak hanya kliennya sendiri yang menikmati uang tersebut. Ada dugaan peran sekretaris Pekon setempat yang diduga terlibat.

"Kalau saya dapat info (sekretaris Pekon), berkasnya lagi P-19, di Kejaksaan Negeri Pringsewu," katanya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar