#korupsi#danadesa#lampura#ditahan#beritalampung

Korupsi Dana Desa, Oknum Kades, Sekdes dan Pj Ratu Abung Ditahan

( kata)
Korupsi Dana Desa, Oknum Kades, Sekdes dan Pj  Ratu Abung  Ditahan
Para tersangka korupsi dana desa hendak dibawa ke Rutan Kelas II B Kotabumi, Lampung Utara, Selasa (23/7/2019), malam. (Foto:Lampost/Hari Supriyono)

                                               
KOTABUMI (Lampost.co)--Pihak  Kejaksaan Negeri  Lampung Utara menetapkan oknum  Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pj Desa Ratu  Abung,  Abung Selatan  sebagai tersangaka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD – DD) Tahun angaran 2016 sebesar  Rp80 juta.

Ketiga tersangka langsung dibawa ke Rutan  kelas II B Lampung Utara untuk dilakukan penahanan, Selasa (23/7/2019), pukul 20.00.

Menurut Kepala Kejaksaaan  Negeri  Lampura, Yuliana Sagala melalui kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus), Van Barata saat dikonfirmasi Lampost.co, membenarkan jika pihaknya telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam  dugaan kasus korupsi dana ADD dan DD angaran tahun 2016 lalu.

“ Mereka yang ditetapkan menjadi  tersangka adalah berinisial MH (kepala desa) dan  Si (sekdes) serta  ZF,  selaku Pj Kades. Ketiganya terbukti menyalahgunakan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun anggaran 2016,” kata Van Barata.

Dalam perkara ini, lanjut Kasi Pidsus,  pihaknya menemukan kerugian negara sekitar 80 juta rupiah. Dimana aliran anggaran ADD dan DD yang  mereka cairkan untuk kegiatan pembangunan desa. Namun saat pencairan terdapat sisa anggaran yang dibagi-bagi kepada ketiga tersangka.

“Yang melakukannya  adalah Sekdesnya, Kadesnya melakukan korupsi saat pencairan 60 persen.  Sedangkan Pj saat melakuka pencairan 40 persen,” jelasnya.  

Penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang diduga menyelewengkan anggaran dana desa dan dana desa sejak tahun 2019.

“ Pihaknya  melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari kedepan, selanjut akan kita limpahkan kepada jaksa penuntut untuk dilakukan pemeriksaan dan apa bila diperlukan pemeriksaan lanjutan hingga  P21 , barulah akan dilimpahkan ke persidangan,” terang dia.

Hari Supriyono

Berita Terkait

Komentar