#korupsi#mesuji

Korupsi Dana Desa, Kades di Mesuji Dituntut 15 Bulan Penjara

( kata)
Korupsi Dana Desa, Kades di Mesuji Dituntut 15 Bulan Penjara
Lampost.co/Febi Herumanika

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Istamam Alias Edi Istamam (54) Kepala Desa Muara Mas, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama 15 bulan, Jumat,  20 Maret 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang.

Jaksa Husni Mubaroq mengatakan, terdakwa telah menyelewengkan dana bantuan kementerian dan alokasi dana desa. Menurut Jaksa terdakwa Istamam terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Istamam dengan pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan penjara dengan perintah tetap berada dalam tahanan," kata Jaksa.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa mengganti kerugian negera sejumlah Rp123 juta. apabila tak membayar selama satu bulan maka harta bendanya akan disita untuk dilelang, jika tetap tak mencukupi maka penjara kurungan selama satu tahun," kata jaksa.

Mendengar tuntutan dari jaksa, terdakwa mengajukan pembelaan dimana isi dari pembelaan tersebut meminta supaya majelis meringankan hukumannya, dia juga telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi yang mana telah merugikan keuangan negara.

"Saya adalah tulang punggung keluarga, dan satu-satunya rumah dan tanah saya digadaikan untuk menutupi kerugian negara, saya mohon hukuman seringan ringannya," kata dia.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Husni Mubaroq dalam surat tuntutannya mengatakan terdakwa telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara.

Perbuatan terdakwa, kata Jaksa, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan pembubaran BUMDes.

Kata Jaksa, terdakwa menyelewengkan jabatannya untuk menggelapkan ADD dan dana bantuan kementrian tahun 2017 - 2018.

“Dari Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Tentang Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta BUMDes, perbuatan terdakwa merugikan negara sebesar Rp123 juta," kata Jaksa.

Menurut Jaksa perbuatan terdakwa  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar