#hukum#persidangan#korupsi

Korupsi Dana Desa, Bendahara Desa Tamannegeri Didakwa Pasal Berlapis

( kata)
Korupsi Dana Desa, Bendahara Desa Tamannegeri Didakwa Pasal Berlapis
Suasana persidangan kasus korupsi dana desa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Lampost.co/Febi Herumanika

Bandar Lampung (Lampost.co): Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan Negeri Sukadana, Lampung Timur mendakwa Irawan (54) bendahara Desa Tamannegeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dengan tiga pasal sekaligus lantaran melakukan tindak pidana penyimpangan serta penyaluran dana desa di desa tempatnya bekerja.

Jaksa Penuntut Umum Akhmad Rafliansyah Pasra dalam surat dakwahnya mengatakan perbuatan terdakwa Irawan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Selain itu lanjut JPU, perbuatan terdakwa Irawan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

"Subsider tambahan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jucto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana," katanya.

Jaksa Akhmad Rafliansyah menjelaskan terdakwa bersama Ujang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Sugeng Kuswanto (sedang menjalani hukuman) melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp122 juta lebih.

"Mereka merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-2308/PW08/5/2018 tanggal 31 Desember 2018," kata Jaksa.

Terdakwa lanjut JPU, bersama-sama dengan saksi Ujang Supriadi dan saksi Sugeng Kuswanto, telah dengan sengaja memiliki maksud atau tujuan untuk melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa (DD) agar dapat memperoleh selisih keuntungan guna memperkaya diri orang lain yaitu saksi Sugeng Kuswanto dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang dilaksanakan.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar