Korupsikepalakampung

Korupsi Beras Sejahtera, Mantan Kepala Kampung Dituntut 5,6 Tahun Penjara

( kata)
Korupsi Beras Sejahtera, Mantan Kepala Kampung Dituntut 5,6 Tahun Penjara
Foto. Lampost.co/Febi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Supratikno (50), mantan kepala kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan penjara, dalam persidangan yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis 1 Oktober 2020.

Menurut JPU Zepy Tantalo, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Supratikno dengan pidana penjara selama lima tahun dan enam bulan penjara, serta pidana denda terhadap terdakwa Rp350 juta subsider 3 bulan," katanya.

Selain pidana badan dan pidana denda terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta subsider 2 tahun dan enam bulan penjara.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa, kata jaksa, perbuatan yang dilakukan secara berkesinambungan, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya.

Jaksa menjelaskan perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu antara Januari hingga Desember 2017 di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.

"Bahwa terdakwa Supratikno selaku Penanggung Jawab program Rastra tingkat Kampung berdasarkan Pedoman Umum (PEDUM) Beras Susidi Rastra Tahun Anggaran 2017," ujar jaksa.

Terdakwa didakwa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Modus terdakwa tidak melibatkan Satgas desa, beras bantuan ditampung dirumahnya dan tidak disalurkan kepada masyarakat dimana setiap kepala keluarga mendapat bantuan 15 kg selama setahun.

"Beras peruntukan warga dijual oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga kerugian negara mencapai Rp300 juta lebih," ungkapnya. 

Winarko



Berita Terkait



Komentar