korupsibansosmensosottkpkcovidhukumanmati

Korupsi Bansos, Mensos Diancam Hukuman Mati

( kata)
Korupsi Bansos, Mensos Diancam Hukuman Mati
Lampost.co/MI


JAKARTA (Lampost.co) -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara bisa diancam hukuman mati. Hukuman itu bisa dikenakan jika Juliari terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Juliari saat ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
"Kami harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana sebagaimana maksud dalam Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 itu," kata Firli di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Desember 2020.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan setiap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dikenakan hukuman paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. 

Ayat (2) mencantumkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan, seperti saat negara dalam keadaan bahaya dan bencana alam nasional.
  
Namun, KPK tidak buru-buru mengenakan Pasal 2 kepada Juliari. Lembaga Antikorupsi akan memperdalam perkara tersebut guna mengetahui unsur yang terkandung dalam Pasal 2 di kasus Juliari.
 
"Tentu kami akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti maka bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31 tahun 1999," ujar Firli.
 
KPK memahami kasus yang menjerat Juliari yakni dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2020. 

Namun, Lembaga Antikorupsi masih perlu mengusut mekanisme pengaturan barang dan jasa dalam bansos itu. "Yang kami lakukan tangkap tangan adalah berupa penerimaan sesuatu penyelenggara negara, jadi itu dulu," ucap Firli.
 
Hal serupa ditegaskan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Penyidik akan mengusut dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dari pemufakatan jahat Juliari cs.
 
"Tuntutan tentu jika dilihat adakah unsur Pasal 2 ayat (2) terpenuhi," ucap Lili.
 
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Tiga tersangka penerima uang yakni Juliari P Batubara, serta dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Dua tersangka pemberi uang haram yakni Ardian IM (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).
 
Kasus ini bermula dari penangkapan Matheus dan Adi. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya Juliari.
 
Penyerahan uang berlangsung pada Sabtu, 5 Desember 2020. Fulus dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujug koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil sejumlah Rp14,5 miliar.
 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar