#pkh#bansos

Koordinator Wilayah Pastikan Bantuan PKH Diterima Warga Tanpa Potongan

( kata)
Koordinator Wilayah Pastikan Bantuan PKH Diterima Warga Tanpa Potongan
Ilustrasi masyarakat kelompok penerima manfaat menerima bantuan. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) --  Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Slamet Riyadi mengaku akan memastikan betul bantuan program tersebut benar-benar diterima masyarakat secara utuh tanpa potongan sedikit pun.

Dia menjelaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihaknya juga sudah membuat surat edaran kepada seluruh pendamping agar benar-benar menjalankan tugasnya memastikan bantuan tersebut tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.

"Kalo untuk bansos kita punya aplikasi EPKH dan data SP2D ditiap KPM. Jika ada keluhan-keluhan dapat kita lacak," katanya, Minggu, 4 April 2021.

Baca: Dinsos Lampung Sinkronkan Data Jutaan Rumah Tangga Miskin

 

Ia mengatakan jajaran pendamping berpegang teguh pada aturan yang ada. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial telah mengeluarkan peraturan nomor: 02/3/KP.05.03/10/2020 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Peraturan tersebut wajib ditaati SDM PKH.

"Kalau di luar SDM PKH kami sulit kontrol. Kalau ada oknum dan terbukti sah kami eksekusi. Pemecatan tidak hormat sanksinya," katanya

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan bahwa Kementerian Sosial di awal Januari kemarin sudah menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan padu padan pemutakhiran data. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Kemensos tidak terverifikasi faktual secara baik maka akan terhapus dan tidak mendapatkan bantuan.

PKH diluncurkan pemerintah pada Januari lalu untuk mengurangi dampak pandemi covid-19 bagi masyarakat kurang mampu. Pencairan tahap pertama dilakukan pada Januari, tahap kedua April, tahap ketiga akan diberikan pada Juli, dan tahap keempat akan diberikan pada Oktober 2021.

Program ini tertuang dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 02/3/BS.02.01/01/2020 tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.

Adapun rincian BLT PKH berdasarkan dua komponen yakni untuk kesehatan ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun dan anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun. Sementara untuk pendidikan anak SD/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun, anak SMP/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun, anak SMA/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk kategori disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp2,4 juta per tahun.

"Di Lampung ada 1.018.135 rumah tangga miskin. Kemudian yang mendapatkan jaring pengaman sosial melalui program sembako ada 792.172 keluarga penerima manfaat, program bantuan sosial tunai 239.349 keluarga penerima manfaat dan progam PKH 471.431 keluarga penerima manfaat," kata Slamet.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar