#nuansa#ibukotabaru#Kontroversi-Ahok

Kontroversi Ahok

( kata)
Kontroversi Ahok
Ilustrasi Pixabay.com


Eka Setiawan

Wartawan Lampung Post

DALAM beberapa hari terakhir, saya mengamati satu isu yang menurut saya penting. Bahkan, menjadi trending topic di media mainstream maupun media sosial menyaingi berita masuknya virus corona atau Covid-19 ke Indonesia dan RUU Omnibus Law.

Berita yang cukup kontroversial itu yakni pembentukan badan otoritas ibu kota baru. Mulanya, hal itu biasa-biasa saja. Namun, belakangan informasi ini menuai pro-kontra. Apa penyebabnya? Ya, karena Presiden RI Joko Widodo memasukan nama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai salah satu kandidatnya.

Selain Ahok, ada Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, serta Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Belakangan, banyak pihak bertanya-tanya apakah memungkinkan bila Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina merangkap sebagai Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Baru.

Hal itu lantas telah dijawab Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin bahwa kepala badan boleh merangkap jabatan sebagai komisaris. Itu pun jika Ahok yang dipilih menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Baru.

Namun, menurut hemat saya, perdebatan ini sesungguhnya lebih kental pada nuansa politik. Ada pihak yang khawatir Ahok akan menjadi lawan politik yang kuat bila mendapatkan kewenangan yang lebih tinggi pada Pilpres 2024.

Apalagi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kelembagaan badan otoritas akan setingkat kementerian.

Walaupun kontestasi pilpres masih lama, tensinya mulai terasa. Sejumlah partai politik tentu mempersiapkan siapa kandidat RI-1 untuk laga politik 2024. Semua warna bersiap untuk itu. Tak menutup kemungkinan persaingan ketat juga terjadi di internal partai masing-masing.

Seperti di PDIP, misalnya. Selain Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani juga merupakan tokoh sentral partai berlambang banteng moncong putih itu. Namun, selain itu, kader PDIP yang juga muncul ada Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Di luar PDIP, ada juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang semua kebijakannya juga acap dikritisi nonpengusung. Jangan lupa ada Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Mahfud MD, Agus Harimutri Yudhoyono, Cak Imin, dan Airlangga Hartarto.

Tulisan ini hanya analisis biasa dan dangkal, bukan bermaksud mendukung salah satunya. Melalui tulisan ini, sebagai rakyat biasa wajarlah bila kita menaruh harap agar pembangunan berjalan mulus, perlu diciptakan iklim politik yang baik. Bukan justru saling serang tanpa solusi dan berujung pada perpecahan rakyat di akar rumput. Dalam alam demokrasi kritik tentu diperkenankan, tapi juga jangan sampai kebablasan tanpa solusi konkret.

Bambang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar