#konflik#register45#bentrok#beritamesuji

Konflik Register 45, Pengamat Hukum Minta Perusahaan Pengelola Izin Bertanggung Jawab Hingga KPK akan Lakukan Pengecekan

( kata)
Konflik Register 45, Pengamat Hukum Minta Perusahaan Pengelola Izin Bertanggung Jawab Hingga KPK akan Lakukan Pengecekan
Yusdianto (dua kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (dua kiri) dalam acara diskusi. Foto: Asrul Septian Malik

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Konflik di Register 45 antara kelompok petani yang pecah pada Rabu (17/7/2019), ternyata masih menimbulkan persoalan. Pengamat Hukum Pertanahan Unila Tisnanta kepada Lampost.co memaparkan Register 45 tersebut memiliki luas sekitar 43.100 hektare yang hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) dimiliki oleh PT Silva Inhutani Lampung anak perusahaan PT Bumi Waras.

Menurut Yusdianto, perusahaan yang ada dan mengelola izin Hutan Register harus bertanggung jawab. "Ini bencana kemanusiaan," ujar Yusdianto, Senin (5/8/2019).

Lanjut Yusdianto, ada perusahaan besar yang mendapatkan izin menanam hingga menjalankan pola kemitraan. Pola-pola kemitraan ini yang memunculkan konflik antar kelompok maupun perusahaan dengan kelompok yang disebut sebagai perambah. "Ini pajaknya izinnya luar biasa besar, kok harus turun. Disitu ada penerimaan negara, tapi menimbulkan konflik terus. Pemprov Lampung juga diharapkan bersama Pemkab ambil tindakan. Jangan hanya menyerahkan polemik tersebut ke pusat, karena berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah provinsi kepanjangan dari pusat," katanya.

Diduga banyak permasalahan terkait pola kemitraan hingga perizinan Hutan Register 45. "Kok bisa masuk," katanya.

Sementara wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan akan mendalami informasi tersebut dan mengirimkan beberapa orang untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. "Saya belum spesifik ke sana. Tapi sudah ngobrol dan koordinasi sama Plt Bupati tadi. Nanti mau kirim orang biar dicek," kata Saut, Senin (5/8/2019).

Menurutnya terkait soal izin hak guna lahan dan semacamnya, namun jika ada polemik KPK bisa melakukan pemantauan. "Karena ini kan kasusnya kehidupan orang banyak, apalagi company (perusahaan). Prinsipnya negara tidak boleh rugi, ada bisnis disitu. Berapa untuk negara, berapa untuk rakyat, dan rakyat juga termasuk negara," katanya.

Asrul Septian Malik

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar