#nasional#buruh#aksi-buruh#Omnibus-Law

Konfederasi Buruh Apresiasi Pembahasan RUU Ciptaker Ditunda

( kata)
Konfederasi Buruh Apresiasi Pembahasan RUU Ciptaker Ditunda
Ilustrasi demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja. Medcom.id/Ilham Pratama Putra

Jakarta (Lampost.co) -- Penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) diapresiasi. Buruh pun batal demonstrasi.

“Kami mengapresiasi baik keputusan Presiden Jokowi yang telah mendengarkan pandangan semua pihak termasuk masukan dari serikat buruh,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Jumat 24 April 2020.

Said mengatakan serikat buruh tidak akan menggelar unjuk rasa di DPR dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Sedianya, mereka akan beraksi pada Kamis, 30 April 2020 jika pemerintah bersikeras membahas RUU tersebut. 

“Dengan ini menyatakan batal atau tidak jadi aksi,” ujarnya.

Said menilai keputusan Jokowi sudah tepat. Kebijakan itu menjadi momentum menguatkan gotong-royong antarmasyarakat di tengah pandemi korona.

Said yakin Jokowi telah mempertimbangkan keputusan tersebut. Dia berharap Kepala Negara akan melibatkan serikat pekerja setelah pembahasan kembali dilanjutkan.

"Harus ada pembahasan ulang draf RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tutur dia.

Pemerintah sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keputusan ini kepada DPR.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR (Puan Maharani) sudah menyampaikan kepada masyarakat, klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 24 April 2020.

Jokowi menyampaikan penundaan ini memberikan kesempatan pada pemerintah dan DPR untuk lebih mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Termasuk, untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar