#umplampung#upah

Kondisi Ekonomi Jadi Pertimbangan Penetapan UMP Lampung 

( kata)
Kondisi Ekonomi Jadi Pertimbangan Penetapan UMP Lampung 
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Lampung, Sifa Aini di Posko Satgas Covid-19 Lampung, Senin, 2 November 2020. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Upah minimal provinsi (UMP) dan upah minimal kabupaten/kota (UMK) di 15 kabupaten/kota se-Lampung untuk tahun 2021 terus dimatangkan. Penetapan UMP dan UMK tersebut sesuai dengan pertimbangan kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Lukmansyah melalui Sekretaris Dinas Sifa Aini mengatakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung telah mempertimbangkan dan lebih mengutamakan kondisi perekonomian secara nasional dan daerah untuk mencegah efek lain seperti adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta perusahaan yang failed atau tidak mampu membayar gaji para pegawainya atau ada perusahaan yang omzet produksinya menurun.

"Namun, kami berupaya bila nanti di tengah perjalanan kemudian Covid-19 berakhir, akan mengusulkan kepada menteri Tenaga Kerja untuk mengambil kebijakan agar dapat diterbitkan surat edaran yang dapat memberikan tunjangan kepada para pekerja," kata Sifa Aini di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Lampung, Senin, 2 November 2020.

Dia mengatakan UMP Lampung tidak ada kenaikan dan tetap diangka Rp2.432.001,57. Angka tersebut sudah dibahas dengan Dewan Pengupahan Lampung pada minggu kemarin. Sementara untuk penetapan surat keputusan (SK) gubernur Lampung tentang UMP masih dalam proses.

"Pembahasan dengan Dewan Pengupahan sudah selesai, UMP kita tetap tidak berubah, ini sedang dalam proses penetapan SK Gubernur Lampung. Kita juga masih menunggu laporan UMK kabupaten/kota yang lain karena saya juga belum dapat informasi," katanya.

Berita terkait: UMP 2021 Lampung Tetap Rp2,4 Juta

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan penetapan UMP mempertimbangkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Kemudian juga UMP tidak boleh diturunkan dari tahun sebelumnya.

"Intinya kita ingin membuat pertimbangan, dunia usaha bisa tetap tumbuh dan tenaga kerja mendapatkan upah yang memadai sesuai dengan keadaan. Kalau nanti upahnya terlalu tinggi,  usahanya kolaps," katanya

Pada tahun lalu Pemprov Lampung telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/776/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2020 yang langsung ditandatangan Gubernur Arinal Djunaidi tanggal 1 November 2019. Besaran UMP juga berdasarkan kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Daerah Lampung tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan usulan Upah Minimun Provinsi (UMP) Lampung tahun 2020.

Dalam SK tersebut UMP Lampung 2020 adalah Rp2.432.001,57 per bulan. Besaran UMP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar