#beritalampung#beritalampungterkini#asn#birokrasidigital#kompetensidigital#asn#pelayananpublik

Kompetensi Digital ASN guna Optimalkan Pelayanan Publik

( kata)
Kompetensi Digital ASN guna Optimalkan Pelayanan Publik
Ilustrasi. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Lembaga Administrasi Negara (LAN) menilai birokrasi digital merupakan tantangan baru pascapandemi. Apalagi pandemi telah menyebabkan stagnasi birokrasi, di mana pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat karena adanya pembatasan-pembatasan aktivitas sosial.

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan pembatasan aktivitas selama pandemi justru mendorong birokrasi untuk beradaptasi cepat dengan pelayanan publik berbasis digital. LAN mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi digital guna menghasilkan pelayanan publik yang optimal.

Baca juga: Pelantikan Pejabat Hasil Open Bidding Tunggu Keputusan Wali Kota 

"Pandemi Covid-19 belum berlalu sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi baru terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang cepat, murah, dan sederhana," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 November 2022.

Data yang dirilis McKinsey menunjukkan terdapat fenomena peningkatan interaksi digital di seluruh benua terutama akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan hal tersebut, maka seluruh dunia dipaksa beradaptasi dengan proses bisnis secara digital termasuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Dia menjelaskan beberapa tantangan dalam transformasi digital, antara lain peningkatan pelayanan digital serta dukungan sumber daya yang memadai baik sarana dan prasarana maupun SDM-nya. Selain itu juga perlu ada kolaborasi berbagai pihak baik antarinstansi pemerintah, sektor swasta, dan akademisi.

"Jangan ada lagi silo mentality yang merasa memiliki keunggulan sendiri, melainkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menemukan model dan solusi yang tepat dalam rangka meningkatkan konektivitas digital," ujarnya.

Untuk itu, dia menegaskan, LAN akan terus berkomitmen mendukung percepatan tata kelola digital antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang lebih lincah dan adaptif. Tujuannya, agar tercipta pelayanan publik yang semakin optimal.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan reformasi birokrasi menjadi prioritas pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang excellent. Untuk itu dibutuhkan dukungan berbagai pihak, baik para pakar, praktisi, dan akademisi.

"Kami berharap kegiatan ini akan memiliki kebermanfaatan dalam mendorong reformasi birokrasi yang terkait dengan digitalisasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi agar Indonesia segera bangkit pasca-Covid-19," ujarnya.

Sejalan dengan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S. Uno menjelaskan, digitalisasi dan teknologi telah mengubah tatanan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Hal ini mendorong pemerintah untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta mudah untuk diakses.

"Oleh karena itu, transformasi pelayanan publik yang berbasis digital menjadi sangat penting dan urgent untuk segera diimplementasikan sebagai upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar