#twkkpk#komnasham

Komnas HAM Periksa 19 Saksi Terkait TWK

( kata)
Komnas HAM Periksa 19 Saksi Terkait TWK
KPK. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mendalami dugaan keganjilan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belasan saksi diperiksa.

"(Setelah) memeriksa 19 orang dan membaca dokumen-dokumen yang didapatkan, kami dapat informasi penting," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Juni 2021.

Anam mengatakan ada enam informasi yang ditemukan selama pendalaman laporan. Pertama, terkait dengan dugaan adanya klaster saat TWK berlangsung.

Lalu, Komnas HAM mendapatkan informasi terkait lahirnya prosedur hukum dalam pengadaan TWK. Ketiga, terkait dengan landasan hukum dalam pengadaan TWK. "Keempat terkait soal substansi selama proses itu berlangsung TWK-nya," ujar Anam.

Kelima, Komnas HAM mendapatkan informasi tentang adanya fungsi tugas dan model kerja orang-orang yang diperiksa. Terakhir, Komnas HAM mendapatkan informasi tentang latar belakang TWK terjadi.

Pimpinan KPK berhalangan menghadiri panggilan Komnas HAM 8 Juni 2021. Komnas HAM meminta Lembaga Antikorupsi mengirim perwakilan.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pengiriman utusan bisa dilakukan dalam pemanggilan di instansinya. Hal itu pernah dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim.

"Nadiem Makarim itu pernah dipanggil Komnas HAM, walaupun waktu itu beliau tidak bisa, beliau kirim Dirjen untuk menjelaskan ada satu aduan," kata Taufan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Juni 2021.

Taufan mengatakan pihaknya butuh keterangan dari KPK untuk mengonfirmasi aduan tentang dugaan keganjilan TWK dari 75 pegawai yang saat ini dibebastugaskan. Keterangan Lembaga Antikorupsi dibutuhkan untuk membuat penyelidikan di Komnas HAM berimbang.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar