#bpjamsostek#jaminansosial#beritalampung#honorer

Komit Beri Jaminan Sosial Honorer, Pemkab Tanggamus-BPJamsostek Perpanjang Kerja Sama

( kata)
Komit Beri Jaminan Sosial Honorer, Pemkab Tanggamus-BPJamsostek Perpanjang Kerja Sama
Perpanjangan kerja sama pemberian perlindungan jaminan sosial pegawai honorer Pemkab Tanggamus. Foto: Dok

Kotaagung (Lampost.co): Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) melakukan perpanjang kerja sama pemberian jaminan sosial bagi ribuan pegawai honorer.

Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dilakukan oleh Bupati Tanggamus Dewi Handajani diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanggamus Mukifli Novem didampingi Kabid Tenaga Kerja Mu'ayin Zen, dengan Kepala BPJS Bandar Lampung Widodo, Selasa, 4 Februari 2020.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung Widodo mengatakan Pemkab Tanggamus memberikan jaminan sosial bagi 5112 pegawai tenaga kontrak non-PNS daerah dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanggamus.

Pemkab Tanggamus sejak tahun 2017 mengalokasikan APBD untuk memberikan dua perlindungan jaminan sosial bagi para pegawai honorer yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Widodo mengatakan BPJamsostek dibawah lembaga pemerintah melakukan kolaborasi dengan Pemkab Tanggamus untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial JKK dan JKM kepada para pegawai honorer.

"Ini wujud upaya kita membantu pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja serta kesejahteraan bagi ribuan pegawai honorer Pemkab Tanggamus," kata Widodo, dikantornya, Rabu, 5 Februari 2020.

Widodo menilai kerja sama itu menjawab keragu-raguan pemerintah daerah tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dengan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Tanggamus ini, terjawab sudah bahwa BPJamsostek tidak membenani anggaran mereka (Pemda). Justru memberikan kemudahan Pemda untuk mengcover pegawainya jika mengalami kecelakaan kerja atau bahkan kematian," kata dia.

Dia berharap pemerintah kabupaten lain bisa taat dan peduli kepada pegawai atau tenaga kerja untuk memberikan perlindungan sosial demi kesejahteraan tenaga kerja.

"Tanggamus ini sisa jadi contoh Pemkab lain. Seperti Lampung Timur yang saat ini belum sama sekali memasukan pegawai honornya untuk mendapatkan jaminan sosial," kata dia.

Widodo mengatakan saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah meningkatkan manfaat program JKK dan JKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019. JKK selama ini telah hadir dengan manfaat lengkap, diantaranya perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, dan santunan pengganti upah selama tidak bekerja.

Kemudian santunan kematian program JKM sebesar 48 x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56 x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja atau return to work.

"Peningkatan manfaat JKK diantaranya berupa santunan pengganti upah selama tidak bekerja, nilainya ditingkatkan 100% untuk 12 bulan dari sebelumnya 6 bulan dan seterusnya sebesar 50% hingga sembuh," kata dia.

Selanjutnya bantuan beasiswa untuk anak juga ditingkatkan cukup signifikan. Jika sebelumnya Rp12 juta untuk satu anak, saat ini maksimal Rp174 juta untuk dua anak, sehingga kenaikannya mencapai 1.350%.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar