#ottkpk#komisionerkpu#beritanasional

Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ditetapkan Jadi Tersangka

( kata)
Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ditetapkan Jadi Tersangka
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli (tengah) bersama Ketua KPU Arief Budiman (kiri) saat jumpa pers terkait penangkapan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Arga Sumantri/Medcom.id

Jakarta (Lampost.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Wahyu diduga menerima suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

"KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.

KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful.

Agustiani merupakan eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, selaku penerima suap. Sementara itu, Harun merupakan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan dan Saeful, pihak swasta, selaku pemberi suap.

Berita terkait:

KPK OTT Komisioner KPU di Jakarta

KPK Periksa Delapan Orang Terkait OTT Komisioner KPU

KPK Sita Mata Uang Asing dari OTT Komisioner KPU

KPK menyita duit Rp400 juta dalam bentuk dolar Singapura. Duit ini disita dari Agustiani selaku orang kepercayaan Wahyu. Duit itu diduga berasal dari Harun untuk memuluskan proses PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Wahyu dan Agustiani disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Harun dan Saeful disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar