#KanwilDJPb#BI#DPRRI

Komisi XI DPR RI Kunjung Kerja ke Provinsi Lampung

( kata)
Komisi XI DPR RI Kunjung Kerja ke Provinsi Lampung
Dok Kanwil DJPb Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Pada Senin (29/7/2019), Provinsi Lampung mendapat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI sebanyak 6 anggota, dengan Ketua Tim Bapak Marwan Cik Asan didampingi anggota DPR lainnya yaitu Ahmadi Noor Supit, Junaidy Auly, Donny Imam Priambodo, Misbakhun dan  Anarulita.  
 
Dalam pertemuan yang bertempat di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Lampung dihadiri mitra kerja yaitu Sekretaris Daerah Prov. Lampung, Kepala Perwakilan BI Lampung, OJK, BPS, BPKP, Kakanwil DJP Kemenkeu, Kakanwil DJPb, Kakanwil DJBC dan Kakanwil DJKN. 
 
Dalam sambutannya, Pj Sekda Provinsi Lampung Fahrizal menyampaikan bahwa perkembangan perekonomian Lampung sebesar 5,18%  yang secara umum lebih tinggi dari  angka pertumbuhan Nasional, dan bahkan lebih tinggi dari Provnsi Sumsel dan Provinsi Bengkulu. 
 
Selanjutnya sambutan Ketua Tim Komisi XI, Marwan, anggota DPR yang berasal dari Lampung menjelaskan bahwa kunjungan ke Provinsi Lampung, ingin mengetahui secara umum indikator ekonomi makro, pengelolaan keuangan, aset, dan internal kontrol di Lampung.
 
Kepala Perwakilan BI Lampung dalam paparannya menjelaskan bahwa perkembangan perekonomian lampung masih terpantau solid di tahun 2019 yg didukung ekonomi domestik, yaitu konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertambangan, transportasi, dan pergudangan.  Konsumsi diperkirakan akan menjadi penopang utama perekonomian Lampung, meski ekspor dan impor mengalami perlambatan. 
 
Badan Pusat Statistik yang diwakili Sestama menjelaskan bahwa pada umumnya inflasi disebabkan oleh cabai merah dan bumbu-bumbuan,  disamping itu tingkat pengangguran terbuka di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Terdapat komoditas yang mempengaruhi kemiskinan antara lain konsumsi beras dan rokok. 
 
Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJPb sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu di Lampung menjelaskan bahwa target penerimaan pajak sebesar Rp9 triliun, terealisasi mencapai 4,2 triliun, sedangkan penerimaan  bea dan cukai dengan target sebesar Rp1,5 triliun sudah terealisasi sebesar Rp660 miliar.  
 
Lalu, transfer daerah dengan pagu Rp20 triliun, realisasi sebesar Rp10,8 triliun. Terhitung  mulai bulan Juli tahun 2019 telah dikenalkan kartu kredit pemerintah, namun pelaksanaannya masih belum optimal  karena kurangnya dukungan infrastruktur. 
 
Sementara itu BPK menyampaikan rencana kerja pemeriksaan BPK Perwakilan Lampung antara lain pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan bantuan parpol, dan pengawasan keuangan negara. Adapun sampel pemeriksaan adalah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan dana desa terkait pertanggungjawaban, pengawasan dan pengalokasian dana desa yg masih terlambat. 
 
Dalam sesi pendalaman materi yang disampaikan anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Misbakhun menanyakan hal mengenai bagaimana cara melakukan konsolidasi dan membangun infrastruktur dalam rangka memajukan Lampung. Diharapkan juga tidak terdapat penyimpangan dana desa, dan juga dana kelurahan. 
 
Selanjutnya Junaidi Auly, menyinggung permasalahan tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dan bagaimana usaha untuk mengentaskan kemiskinan dalam bentuk roadmap yang jelas. 
 
Berkaitan dengan infrastruktur di daerah yang rusak dan tidak tersedia dana yang cukup dari APBD, anggota Komisi XI Ahmadi Noor Supit menyarankan agar dana transfer daerah harus lebih tinggi dari anggaran KL, agar Indonesia maju. 

Smenetara itu, Anarulita Muchtar dalam kesempatan diskusi tersebut menanyakan cara sinkronisasi antar instansi terkait dakam upaya memajukan Lampung, diharapkan upaya tersebut dimulai dari desa. Dalam upaya mengurangi kemiskinan dapat dimulai dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. 
 

Rilis



Berita Terkait



Komentar