#pppk

Komisi X DPR akan Sampaikan Aspirasi IDTN-PNS ke Menteri 

( kata)
Komisi X DPR akan Sampaikan Aspirasi IDTN-PNS ke Menteri 
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022. Lampost.co/Luchito Sasongko


Jakarta (Lampost.co) -- Ikatan Dosen Tetap Non-PNS RI (IDTN-PNS) meminta dukungan atas perubahan/alih status menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) kepada Komisi X DPR RI. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf memastikan draf permintaan dukungan IDTN-PNS itu telah diterima. 

"Kemarin kami terima. Dan akan menjadi bahan untuk disampaikan ke menteri agar diakomodir dalam penerimaan PPPK ini," kata Dede, Kamis, 31 Maret 2022. 

Baca: CPNS di Lampung Diminta Sabar Tunggu NIP

 

Permintaan IDTN-PNS itu dikarenakan regulasi terkait PPPK Tahun 2018 tidak mengakomodir DTNPNS. Kedudukan DTNPNS pun tidak memiliki landasan hukum yang kuat. 

“Peraturan perundang-undangan di bawahnya (Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2013, Permenag Nomor 3 Tahun 2016), bukanlah merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Moh. Nor Afandi, selaku Ketua DPP IDTPNS-RI dan Sekretaris Jenderal IDTN-PNS Muhtarom saat RDPU di Komisi X DPR RI. 

IDTN-PNS melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar